PSSI Ditantang Blak-blakan Soal Keuangan

Jakarta - ICW (Indonesia Corruption Watch) menantang PSSI untuk blak-blakan soal laporan keuangannya pada Kongres Sepakbola Nasional 30 Maret mendatang. Jika dugaan korupsi terbukti, PSSI bisa diadukan ke Kepolisian atau KPK.

"Mungkin pada bertanya, untuk apa ICW ikut-ikutan berkomentar soal PSSI? Ini karena teman-teman aktivis sepakbola nasional dan para suporter kerap meminta ICW juga untuk memantau PSSI," ujar Koordinator ICW Danang Widoyoko kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Minggu (7/3/2010).

"Boleh dicari, bahkan di organisasi sebesar FIFA pun dugaan kasus suap atau pengaturan skor itu selalu ada," lanjutnya.

Dugaan korupsi dan suap di sepakbola nasional memang sempat mencuat beberapa waktu lalu, seperti halnya kasus mafia wasit dan makelar pertandingan. Bahkan sebenarnya PSSI sendiri telah membentuk satgas untuk mengusut kasus tersebut.

"Kalau memang ada dugaan demikian, maka mungkin kita bisa minta bantuan KPK dengan alat penyadapnya. Kepolisian memang punya alat penyadap, tapi itu kebanyakan dilakukan untuk menyadap teroris. Kejaksaan juga punya, tapi mungkin lebih sering dibiarkan berdebu. Hanya KPK yang cukup gencar melakukannya."

"Tetapi untuk dugaan penyuapan seperti ini adalah wewenang Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karenanya kita berharap agar Kepolisian dan KPK bisa bersinergi. Kalau di ranah lain mungkin seperti cicak dan buaya, mungkin di dunia olahraga Kepolisian dan KPK bisa bersatu," lanjut Danang.

Anggota ICW lainnya, Emerson Yuntho, menyebut bahwa PSSI selalu berdalih bahwa keuangan mereka selalu diaudit oleh badan keuangan. Namun, kalau memang demikian, ia pun menantang PSSI untuk blak-blakan soal laporan keuangannya.

"Kita tantang PSSI untuk blak-blakan mengenai pengelolaan keuangannya. Kalau memang demikian, mana hasil auditannya?" cetus Emerson.

Sebagai informasi, selain mendapatkan dana sponsor dari Djarum Super --sponsor untuk ISL--, PSSI juga mendapatkan dana sebesar Rp 100 juta per tahun dari Pemerintah. Dana tersebut diberikan langsung dari Mennegpora.

"PSSI itu mendapatkan dana sebesar Rp 100 juta per tahun langsung dari Mennegpora. Kalau dulu melalui KONI, kini langsung. Mungkin karena jumlahnya 'kecil', mereka jadi tidak punya pertanggungjawabannya," tukas wartawan senior Sumohadi Marsis.



( roz / arp )