'Demi Kebaikan, Sanksi FIFA Tak Soal'

Jakarta - Muncul kekhawatiran bahwa sarasehan sepakbola nasional yang menurut rencana digelar akhir bulan ini bakal mendatangkan sanksi FIFA. Namun demi kebaikan, tidak masalah bila sanksi harus dijatuhkan.

Prestasi PSSI yang terjun bebas membuat masyarakat Indonesia gerah. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencetuskan sarasehan sepakbola nasional di Malang pada 30 Maret mendatang. Sarasehan tersebut diadakan untuk membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan sepakbola di tanah air.

Tak menutup kemungkinan pula PSSI akan dibombardir habis dalam sarasehan tersebut.

Pengamat sepakbola nasional Tondo Widodo ketika dihubungi detiksport, Senin (8/3/2010) sore WIB mengatakan bahwa acara tersebut seharusnya diberi nama kongres.

"Yang penting namanya bukan sarasehan, tapi kongres, mas. Sebab kalau sarasehan itu seperti seminar dan tak ada solusi. Kalau kongres lebih fokus dan nanti ada solusi berupa rekomendasi," kata pengamat sepakbola nasional Tondo Widodo.

"Kongres ini seperti halnya pansus. Melahirkan rekomendasi, untuk nantinya dilaksanakan oleh PSSI," tambah mantan Kabid Organisasi PSSI era Agum Gumelar ini.

Salah satu hal yang bisa jadi mengemuka dalam acara tersebut adalah soal organisasi dan kepengurusan PSSI yang banyak disorot pasca kegagalan lolos ke Piala Asia 2011. Tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu rekomendasi yang bakal keluar adalah soal pergantian kepengurusan di PSSI, termasuk ketua umum-nya.


Namun rekomendasi ini juga bisa memiliki efek lain, yakni jatuhnya sanksi FIFA terhadap Indonesia karena dinilai telah terjadi intervensi.

Tondo menilai bahwa bila memang sanksi harus jatuh, itu tak soal. "Bila FIFA menganggap ini intervensi, ya tidak apa-apa bila kita di-banned."

"Yang jelas rekomendasi yang lahir nantinya adalah rekomendasi resmi, karena dirumuskan lewat proses resmi."

"Rekomendasi ini merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sudah jengah dengan persepakbolaan yang penuh dengan masalah, tanpa ujung, dan sebagainya," tuntas Tondo.

Ada pun sikap tak perlu takut terhadap sanksi sebelumnya juga diutarakan anggota DPR Komisi X, Dedy Gumelar.

( nar / din )