Nurdin Tak Merasa Terancam KSN

Jakarta - Ketua Umum PSSI Nurdin Halid tidak merasa dirinya terancam dengan agenda Kongres Sepakbola Nasional (KSN) akhir bulan ini. Ia juga menegaskan, organisasinya tak pernah menerima dana dari pemerintah.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga berencana menggelar kongres di Malang untuk membahas secara menyeluruh persoalan dunia persepakbolaan di tanah air, yang sudah carut marut ini.

Muncul banyak wacana untuk KSN terutama untuk merombak total PSSI yang saat ini dipimpin Nurdin.

"Saya sih merasa itu bukan ancaman. Silakan saja mereka mau bilang apa. Ada calon A, calon B, si ini, si itu. Itu bukan masalah buat saya. Saya malah senang banyak orang yang peduli pada sepakbola kita," demikian Nurdin kepada wartawan di kantornya di kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (17/3/2010).

"Tapi, kalaupun ada perbaikan apapun, itu semua ada mekanisme dan tempatnya," sambung dia, yang selalu bersikeras bahwa keberadaan dirinya sebagai orang nomor satu di PSSI telah sesuai mekanisme FIFA, dan baru berakhir masa jabatannya di tahun 2011.

Nurdin juga mengomentari tantangan Indonesian Corruption Watch (ICW) supaya PSIS secara transparan dalam pengelolaan keuangannya, karena disinyalir terjadi korupsi yang melibatkan uang negara.

"Saya tegaskan, PSSI tidak pernah sepeser pun menerima dana APBN. Hanya ketika kita menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 saja kami menerima dana bantuan pemerintah lewat KONI. Saya lupa jumlahnya berapa, nanti tanya saja pada Sekjen. Dan itu pun sudah kami pertanggungjawabkan kepada KONI. KONI selanjutnya memberi laporan kepada pemerintah."

Karena tidak memakai uang negara, Nurdin mengatakan pihaknya bisa-bisa saja tidak terlalu transparan, tapi juga tidak akan terlalu tertutup.

"Selama ini kami mencari dana lewat sponsor dan bantuan-bantuan. Dalam satu tahun kami bisa punya anggara sekitar Rp 125-150 miliar. Dari mana datangnya bantuan-bantuan itu, itu urusan internal kami."

"Kami gak mungkin memperlihatkan anggaran kepada semua orang termasuk wartawan. Kalau memang ada pengurus Pengcab atau Pengprov yang teriak-teriak minta transparansi, itu berarti mereka tidak datang pada Raparnas terakhir, karena di situ sudah dibahas semua," imbuh Nurdin.

( a2s / krs )