KLB PSSI Diusulkan Juga Bahas Soal Match-Fixing

Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 17 Maret mendatang diusulkan tak hanya membahas soal empat agenda pokok. Soal pemberantasan mafia sepakbola dan pengaturan skor diharapkan juga masuk dalam pembahasan.

Agenda utama KLB PSSI ada empat, yakni soal penyatuan liga, revisi statuta, pengembalian empat anggota Komite Eksekutif (Exco) yang dipecat, serta penyelenggaraan kongres dengan peserta Kongres Solo 2011.

Namun, aktivis Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi, mengusulkan agar KLB PSSI juga menyinggung soal pemberantasan mafia sepakbola dan pengaturan skor (match-fixing).

"Sebenarnya ada masalah yang lebih krusial dari empat agenda kongres besok. Selain poin-poin dalam kongres tersebut adalah isu terbesar yaitu pengaturan skor, suap, dapat masuk dalam agenda kongres. Karena mau tidak mau ini adalah isu yang sangat global," ujar Apung di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Apung menjelaskan, pengaturan skor dan suap sudah menjadi rahasia umum di persepakbolaan Indonesia sejak tahun 1980-an. Akan tetapi, proses pembuktian pengaturan skor tersebut memang membutuhkan waktu lama dan bukti yang kuat.

Menurut catatan SOS, kasus suap yang pernah terjadi di antaranya klub Divisi I Panajam Medan Jaya (PMJ) kepada anggota Komdis PSSI tahun 2007. Kasus ini melibatkan Togar Manahan Nero (Komdis PSSI), Kaharudin Syah (Wakil Sekjen PSSI), Syawal Rifai (Manajer PMJ) dan Arismen (Asisten PMJ).

Dalam kasus itu, PMJ terbukti menyuap sebesar Rp. 100 juta agar bisa ikut berkompetisi di Divisi I musim 2007. Namun, kasus tersebut tidak dibawa ke polisi. Hanya ada hukuman dari PSSI yang minimalis dan cenderung tidak adil. Penerima hanya diberhentikan dari PSSI, sedangkan pemberi dihukum non aktif lima tahun dari PSSI daerah dan sepakbola nasional.

Menurut Apung, kasus tersebut merupakan contoh sejarah pengaturan skor dan suap yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu hingga saat ini. Tetapi, ia menilai federasi belum tegas dalam menangani masalah tersebut.

Untuk itu, ia berharap saat ini pemerintah dapat membuka mata bahwa permasalahan sepakbola Indonesia tidak hanya di Kongres 17 Maret, tetapi permasalahan yang akan berlangsung dalam jangka panjang.

"Kongres hanya membuka ruang lagi mafia. Ruangnya terlalu dibuka oleh Menpora, saya menilai pemerintah telah melakukan intervensi yang tidak terukur. Membiarkan aktor-aktor mafia masuk lagi," katanya.

"Menpora harus berperan serta, paling tidak sebagai fasilitator karena ini bukan hanya soal sepakbola saja, tapi sportivitas," lanjut Apung.

"Jadi, peran itu harus dilakukan Menpora. Konflik tak akan selesai meski ada kongres. Bagi kami, dasar konflik itu adalah periuk nasi, artinya ada uang yang diperebutkan," tegasnya.

(ads/mfi)