PP Perbasi tak ingin Indonesia gagal menggelar FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023 karena sanksi WADA kepada LADI. Mereka berharap persoalan ini segera tuntas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PP Perbasi Nirmala Dewi, yang menyebut federasinya mendukung penuh langkah Menpora Zainudin Amali membentuk Satgas Tim Percepatan Pelepasan sanksi WADA.
Sebagaimana tugasnya, tim ini dibentuk untuk memperlancar komunikasi antara badan anti doping dunia (WADA) dengan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
"Pembentukan ini diharapkan bisa menyelesaikan bekunya komunikasi sehingga LADI terbebas dari baned WADA. Bendera Merah Putih bisa berkibar lagi saat pahlawan olahraga Indonesia berjaya dan menjadi tuan rumah even internasional," kata Nirmala dalam keterangan tertulisnya Jumat (22/10/2021).
Nirmala khawatir jika Indonesia tak bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini maka akan merembet ke kejuaraan-kejuaraan lain, terutama saat Indonesia menjadi tuan rumahnya.
Pada cabang olahraga basket, Indonesia akan menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021 Juli tahun depan. Kemudian tahun berikutnya menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Jepang dan Filipina.
Nirmala lantas mengajak publik memberikan dukungan kepada pemerintah terkait langkah yang diambil dengan membentuk tim penyelesaian dan jangan disalahartikan sebagai bagian dari intervensi pemerintah. Mengingat, dampak dari banned WADA berimbas pada lambang negara.
"Pembentukan tim ini menumbuhkan optimisme kami dalam menyukseskan FIBA Asia Cup dan FIBA World Cup 2023," terang Nirmala.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Ferry J Kono yang masuk dalam Satgas Tim Percepatan Pelepasan Sanksi WADA, meminta masyarakat bijak menyortir informasi dan tidak terpancing kabar tak pasti. Hal ini diperlukan karena situasi yang beredar telah bergulir menjadi bola liar.
"Tim kami berusaha menahan diri agar situasi ini tak semakin gaduh. Satgas masih bekerja menghimpun informasi dan mempercepat komunikasi," kata Ferry.
Selain memperkuat sinergi di dalam negeri, Satgas yang diketuai Raja Sapta Oktohari, Ketua KOI, sudah berada di Eropa untuk melakukan komunikasi eksternal untuk mempercepat penangguhan sanksi WADA. LADI mendapat sanksi WADA karena dianggap tidak patuh menaati aturan dan program anti-doping yang efektif pada 7 Oktober 2021.
(mcy/aff)
