Hal itu disampaikan oleh Ketua Pembina Presidium Pemuda Indonesia (PPI) Rudy Darmawanto kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (13/09/2016).
Kedatangan PPI tersebut untuk mengajukan surat kepada Menpora tentang protes keras terhadap event PON XIX.
Menurut Rudy anggaran penyelenggaraan PON merupakan uang rakyat yang berasal dan APBD dan harus digunakan sebaik mungkin. Peran KPK sangat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dana PON 2016.
Sebab, dia tidak ingin kasus korupsi yang pernah terjadi pada PON 2012 lalu di Riau terulang kembali.
