.webp)
"Kami 'kan harus hati-hati. Ibaratnya kami ingin berkirim surat kepada Dorna, tapi setelah ada kiriman surat dari Ibu Puan Maharani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg). Jadi lebih hati-hati lagi," kata Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, di kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Kemarin Sentul disebut batal menggelar MotoGP 2017 karena dianggap tidak memenuhi syarat menyerahkan masterplan kepada Dorna. Atas hal tersebut, pihak Sentul menganggap pemerintah lamban dan ambigu dalam mengambil keputusan soal penyelenggaraan, kendati Indonesia tetap diberi kesempatan menghajatnya untuk musim 2018 dan 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu dijelaskan bahwa sebelum itu pada 25 Mei kami mendapat surat dari Ibu Puan. Di mana pada hari sebelumnya, Beliau berkirim surat kepada Presiden RI soal MotoGP. Intinya, berdasarkan rapat koordinasi masalah MotoGP, dan itu banyak pihak yang hadir.
"Intinya, penyelenggaraan MotoGP itu lebih tepat sebagai kegiatan bisnis sehingga pihak swasta lebih berperan. Pemerintah dapat memberikan dukungan, fasilitas perizinan, dan partisipasi BUMN. Jadi, singkat cerita surat itu adalah meminta agar MotoGP harus betul-betul atas kajian yang tepat. Ibaratnya kami ingin berkirim surat ke Dorna, setelah ada surat dari Ibu Puan jadi lebih hati-hati lagi," papar Gatot.
"Kemudian pada pertengahan Juni, surat serupa kami terima dari Mensetneg. Surat dari mereka itu merujuk pada surat Ibu Puan kepada Presiden. Itu ditembuskan kepada IMI juga lho. Intinya harus lebih konfeherensif lah untuk kajian MotoGP. Makanya tanggal 30 Juni kami finalkan, tetapi kemudian ditandatangani Menteri pada tanggal 1 Juli.
[Baca juga: Ini Komentar Ketua IMI soal Sentul Batal Jadi Venue MotoGP 2017]
"Poinnya adalah kembali ke pernyataan Mas Ananda Mikola. Kenapa baru dikirim? Lho, surat jawaban Dorna tidak menyebut Anda terlambat. Yang lebih concern adalah bahwa Sentul sudah berulangkali diingatkan tetapi tidak pernah kirim masterplan. Jadi, poin pertama sudah kami sanggah, Dorna tidak ada menyebut 1 Juli, atau Anda terlambat 24 jam lho," tambah Gatot.
Ia mengakui, memang sebelumnya 30 Juni adalah batas waktu yang pernah dilontarkan Dorna untuk tanda tangan kontrak. Namun, setelah pihaknya bertemu dengan Dorna untuk kali kedua di Jakarta, mereka disebutkan tidak terlalu kaku untuk masalah itu.
"Makanya kami berani kirim surat yang intinya bahwa kami secara fair menyebutkan kelebihan Sentul seperti apa. Jadi kami tidak lamban, justru hati-hati. Kenapa baru 1 Juli karena banyak proses dari Puan, Presiden, lalu Setneg. Kami 'kan bagian dari pemerintah. Menpora tidak boleh seenaknya sendiri memutuskan," tegas dia lagi.
Gatot juga memperjelas soal munculnya nama Palembang di surat Menpora yang dikirimkan ke Dorna. Menurutnya, Kemenpora tidak ada niat untuk menjadikan Sentul atau Palembang sebagai pilihan. Sebaliknya, Kemenpora justru ingin di tahun yang sama Indonesia bisa dua seri MotoGP.
Sebelumnya, Palembang sempat dijadikan tempat alternatif untuk menggelar MotoGP, jika Sentul batal. Namun, mereka akhirnya mengatakan baru bisa menggelar MotoGP pada 2018. Lokasinya sendiri berdasar surat yang mereka (Palembang) kirim ke Presiden pada 10 Maret akan dibangun di dekat Jakabaring Sport City, seluas kurang lebih 120 hektar. Mereka juga mengatakan sudah menyiapkan masterplan untuk MotoGP.
"Tidak (bukan opsi kedua). Memang Sumsel sendiri sudah kirim surat 10 Maret, meski surat itu belum disposisi oleh Presiden. Dengan asumsi prioritas nomor satu Sentul, kemudian dua Sumsel atau sebaliknya. Kami ingin di tahun yang sama Indonesia bisa dua seri MotoGP, karena kalau kami suruh memilih tentu kami ingin keduanya bisa diadakan," ungkapnya.
"Prinsipnya zero APBN. Jadi kalau kepada Sentul zero APBN, kepada Palembang pun kami harus adil. Tidak boleh masalah commitmet fee-nya kami yang bayarkan," tambah Gatot menyoal cukupnya waktu satu tahun untuk bangun infrastruktur sirkuit MotoGP.
"Sekarang kembali ke Sentul. Kalau mereka merasa yakin bahwa mereka bisa melakukannya, silakan lanjut komunikasi dengan Dorna. Tempo hari menunggu surat dari pemerintah, pemerintah sudah kirim surat. Kenapa harus kami dampingi setiap saat. Harusnya sekali itu dibuka harus bisa jalan sendiri. Toh Sentul kenal (Dorna) lebih baik karena pada akhirnya yang menentukan adalah Dorna," pungkasnya.
(mcy/a2s)
