Direktur Sentul: Renovasi Saja, Buat Baru Lebih Mahal

Jakarta -

Direktur Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto, tetap menilai lebih realistis untuk merenovasi sirkuit yang dia kelola ketimbang membangun sebuah arena balapan yang baru, karena biayanya jauh lebih mahal.

Demikian dikatakan Tinton terkait adanya wacana (lama) untuk menghadirkan kembali MotoGP di tanah air, dan sirkuit yang layak adalah salah satu syarat utama untuk bisa meyakinkan Dorna (operator MotoGP) dalam memberi lampu hijaunya kepada Indonesia.

Mengenai Sentul yang dinilai telah "ketinggalan zaman", Ketua Umum PP IMI (Ikatan Motor Indonesia), Nanan Soekarna, mengingatkan supaya balapan tersebut nantinya tidak menggunakan dana APBN, melainkan menggunakan pembiayaan dari konsorsium antar pemangku kepentingan di otomotif Indonesia.

Menpora Imam Nahrawi juga membuka peluang untuk membuat sirkuit baru. Saat ini pihaknya masih menghitung-hitung modal yang harus dikeluarkan jika harus merenovasi atau membuat sirkuit baru.

"Sekarang saya tanya, jembatan antara pabrikan dengan user, test drive, quality control di mana? Kamu bawa motor dan mobil, tesnya di mana coba? Di Sentul 'kan? Masa mau Jagorawi pulang pergi, 'kan tidak mungkin," ujar Tinton di Jakarta, Senin (21/9/2015).

"Jadi Bapak Nanan (Soekarna) mungkin melihat, jangan ganggu uang pemerintah. Ya kalau tidak dibantu pemerintah ya aku di-unyel-unyel terus. Mereka harus bangga, kita negara yang besar, ini sirkuit swasta. Kalau Sentul tidak dibantu pemerintah, mau ke mana?" sambungnya.

"Toh, yang menikmati keuntungannya juga pemerintah. Apalagi dengan pajak 10 persen segala macam, jadi harus dibantulah. Kalau sudah direnovasi, Sentul ini minimal 5-10 tahun lagi tidak perlu direnovasi lagi.

"Jadi sirkuit baru tidak mungkin? Di mana mau cari tanah 100 hektar? Di hutan pun harganya ratusan ribu per meter," cetusnya.

Desak Legalitas

Dorna rencananya akan datang kembali ke Indonesia pada 21 Oktober mendatang untuk melanjutkan wacana ini. Jika mungkin, mereka akan langsung melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Kemenpora dan Kementerian Pariwisata.

Namun sebelum ada penandatanganan tersebut, Menpora Imam Nahrawi didesak untuk membuat sebuah surat legalitas terkait kesanggupan penyelenggaraan balap motor dunia MotoGP di Indonesia.

"Jika dari situ sanggup, maka ada penandatanganan kontrak yang dilampir dengan desainnya," kata Tinton.
 
"Kami harap minggu ini sudah jadi legalitasnya, supaya bisa disiapkan surat kontraknya sambil melakukan tender desain. Kami berharap semua pihak bisa membantu. Toh, motor saat ini sudah masuk dalam cabang olahraga PON," tegas Tinton.

(mcy/a2s)