Senin, Menpora Bahas Keppres MotoGP di Istana

Jakarta -

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus mengebut penyelesaian Keputusan Presiden yang akan menjadi payung hukum penyelenggaraan MotoGP 2017. Imam Nahrawi akan menyambangi Istana Negara Senin (11/1/2016) untuk membahasnya dengan Joko Widodo.

"Kami bersama kementerian terkait terus melakukan pertemuan sampai kemudian ada draft final terkait Keppres MotoGP. Insya Allah Senin depan sudah bisa di bahas di Istana bersama presiden. Ini menjadi pintu pertama untuk melibatkan semua pihak dan menyiapkan diri di MotoGP 2017," kata Imam.

“Yang penting bahwa di manapun tempat penyelenggaraannya, dan dalam hal ini sirkuit Sentul, Jawa Barat, menjadi tempat pertama penyelenggaraannya. Maka saya kira keterlibatan semua pihak betul-betul harapkan karena ini menjadi stimulan maupun motivasi bagi kita semua, dan akan mendorong dibangun lagi sirkuit-sirkuit di tanah air,” tambahnya kemudian.

Tak hanya kementerian, Imam juga mengharapkan keterlibatan dari pihak swasta. Utamanya dalam hal sponsorship. Untuk diketahui, penyelenggaraan MotoGP membutuhkan biaya yang sekitar 23,4 juta euro (sekitar dengan Rp 350 miliar). Jumlah itu untuk periode tiga musim sekaligus.

“Makanya keterlibatan swasta ini mungkin dalam hal sponsorship. Yang kedua, Sentul juga harusnya tidak hanya mengandalkan kemampuan dari pemerintah saja, tetapi buka diri juga terhadap keterlibatan pihak swasta yang lain untuk melengkapi infrastruktur maupun sarana dan prasarana di sana,” ujarnya.

Diakui Imam, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk soal keterlibatan pihak swasta, mungkin karena masih menunggu terbitnya Keppres.

“Belum. Tapi kalau Keppres sudah keluar, Sentul bisa memberikan laporan kepada kami seperti apa perkembangannya."

"Nantinya, Keppres juga akan mengatur masing-masing kewenangan dari Kementerian/lembaga terkait. Misalnya, yang menyiapkan deposit kepada Dorna katakanlah kementerian mana. Dulu kami dengar Kementerian Pariwisata. Lalu yang menyiapkan infrastruktur jalan, seperti akses tolnya dari pintu keluar Sentul sampai arenanya itu kewenangan Kementerian Perhubungan. Karena itu, perlu ada terobosan," ungkapnya.

“Makanya nanti setelah Keppres keluar diharapkan masterplan sudah siap. Saya sudah minta kepada pengelola Sentul untuk menyiapkan secepat mungkin. Harapannya akhir Januari bisa selesai semua agar bisa segera tanda tangan kontrak,” pungkasnya.

(mcy/din)