Presiden RI Joko Widodo sampai saat ini belum membubuhkan tanda tangannya di Keppres MotoGP 2017. Jokowi masih menunggu surat pernyataan dari dua pemilik sirkuit Sentul, yakni Tinton Soeprapto dan Tommy Soeharto.
Β
Ada alasan khusus mengapa Jokowi menunggu surat pernyataan tersebut. Ia, dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), ingin mengajak pihak Sentul ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan MotoGP 2017. Kemenpora tak ingin dibebani tanggung jawab, seandainya terjadi masalah di tengah jalan.
Lalu, surat pernyataan apakah yang dimaksud? Tak lain dan tak bukan adalah pernyataan bahwa Sirkuit Sentul dimiliki Tinton Soeprapto sebagai Direktur Utama dan Tommy Soeharto sebagai Komisaris Utama.
Pemerintah menyatakan, mereka tidak ingin ambil risiko dengan menerbitkan Keppres, tapi di pertengahan jalan justru terjadi masalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, mereka akan bertanggung jawab sekiranya ada kesalahan dan kebohongan publik dalam pernyataan itu, serta kalau ada persoalan hukum," tambahnya.
Namun, Gatot menampik jika pemerintah ingin mempersulit atau memperlambat pengerjaan sirkuit Sentul. Sebaliknya, surat pernyataan menjadi bentuk kehati-hatian dari pemerintah.
"Pemerintah tidak ingin mempersulit, tetapi dalam konteks aman. Jangan sampai sewaktu-waktu ternyata itu bukan milik Bapak Tinton tetapi pemegang saham yang lain," imbuhnya.
"Jadi, terbitnya Keppres MotoGP itu tergantung surat pernyataan Sentul, karena Keppres tidak akan ditandatangani Presiden jika surat pernyataan itu tidak pernah diberikan oleh pihak Tinton," imbuhnya.
Tak hanya soal surat pernyataan, Tinton juga diburu soal draft kontrak dan masterplan MotoGP. Dorna Sport menyatakan bahwa masterplan sirkuit dan rencana jadwal kontruksi harus selesai pada 31 Januari 2016.
"Kami beri waktu hingga satu pekan supaya setelah itu bisa kami koreksi. Sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak Dorna Sport," pungkasnya.
(mcy/roz)











































