Kemenpora: MotoGP Batal di Sentul, Presiden Minta Tinjau Ulang Lokasi

Mercy Raya - Sport
Rabu, 27 Jan 2016 19:49 WIB
Jakarta -

MotoGP 2017 dipastikan tidak akan digelar di sirkuit Sentul, Jawa Barat. Presiden RI Joko Widodo meminta agar venue MotoGP untuk ditinjau ulang. Ada tiga lokasi yang dijadikan opsi penganti Sentul.

Peluang untuk tidak menggunakan sirkuit Sentul dan menggantinya dengan membangun sirkuit baru sudah pernah dilontarkan oleh Menpora Imam Nahrawi. Kala itu, Imam menyebut, kans Sentul (jadi venue MotoGP) memang besar, namun tak menutup peluang membangun lintasan baru. Terlebih, hak kepemilikan sirkuit Sentul bukan milik negara.

Belakangan sirkuit Sentul akhirnya dipilih karena dinilai sudah lengkap dengan fasilitas, hanya tinggal direnovasi. Selain itu, sirkuit Sentul pernah dijadikan tuan rumah MotoGP 1996-1997. Menpora juga telah melakukan penandatanganan Letter of Intent (LOI) yang dilakukan di sirkuit Sentul, pada tahun lalu.

Opsi untuk meninjau lokasi dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) di Istana, 11 Januari lalu. Pernyataan itu diperkuat oleh skema pembiayaan untuk renovasi sirkuit diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp 150 miliar, serta event fee sebesar 23,4 juta dolar AS (bertahap), yang sampai saat ini belum ditemukan skema pembayarannya.

"Di Sentul sudah tidak mungkin karena kemarin Bapak Menteri sudah bicara --kalau hanya mengacu pada Ratas 11 Januari, di mana topiknya adalah MotoGP. Tapi bukan berarti MotoGP dibatalkan, Presiden hanya meminta untuk tinjau ulang lokasi. Dengan harapan memastikan apakah dipindah ke GBK, lalu Palembang, atau tempat lainnya," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Rabu (27/1/2016).

"Di kontrak (dengan Dorna) tidak ada tertulis Bapak Tinton (Soeprapto), pemilik sirkuit Sentul, yang harus tanda tangan. Tapi nanti kami akan minta izin seandainya yang tanda tangan bukan Pak Tinto, siapa lagi. Di luar itu, kami menghargai Pak Tinton, karena sudah kerja keras mengurusi masterplan, sudah revisi juga. Tapi kalau ada kendala peraturan anggaran, siapa yang mau ambil risiko?" tambahnya.

Hingga saat ini pilihan belum ditetapkan. Hanya saja, Gatot menjelaskan jika memilih jalanan di sekitar Stadion GBK akan sulit karena area itu merupakan arena umum yang digunakan untuk masyarakat luas. Berbeda halnya dengan sirkuit Marina Bay di Singapura maupun di Monte Carlo, Monako, di mana pihak kota penyelenggara bisa menjamin setiap kali dipakai untuk umum bisa kembali difungsikan sebagai arena balap.

Begitu pun untuk Palembang dan Jawa Barat, Pemerintah belum bisa memutuskan. Rencananya Jumat pekan ini akan dimatangkan kembali.

"Kami belum putuskan, yang jelas ini akan ada pembahasan lebih lanjut dengan Dorna. Palembang memang salah satu option karena syaratnya itu minimal adalah Barang Milik Negara (BMN). Tetapi kalaupun ingin di luar Palembang, diusahakan tidak jauh-jauh dari Jakarta," tandasnya.

(mcy/roz)