.webp)
Hingga kini pemerintah belum memutuskan sirkuit yang akan dipakai untuk MotoGP 2017. Pililhan paling realistis adalah menggelarnya di sirkuit Sentul.
Demikian dikatakan Ketua Umum Ikatan Motorsport Indonesia (IMI) Sadiki Aksa usai melakukan pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi di kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
"Kalau tanya kami (IMI), tentu jika mau cepat dan realistis ya sentul. Itu jika ingin mengejar penyelenggaraan MotoGP 2017. Tapi kalau pemerintah maunya 2018 itu lain cerita," kata Sadikin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Sentul, opsi balapan musim 2017 adalah sirkuit jalanan nonpermanen di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Kenapa Sentul lebih realistis untuk musim 2017, karena ongkosnya akan lebih murah ketimbang membangun sirkuit baru dan permanen, yang untuk infrastrukturnya saja anggarannya bisa tiga kali lipat.
Pun dengan wacana membuat sirkuit di kawasan GBK. Beban Jakarta akan tambah berat karena sedang ada pembangunan untuk persiapan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
"Tapi semua itu 'kan tergantung dari pemerintah. Keputusannya semua dari pemerintah. Kami IMI hanya sebagai penengah saja antara Dorna Sport dengan pemerintah," ucap Sadikin.
[Baca juga: Dua Pebalap Indonesia Ini Tagih Keseriusan Pemerintah soal MotoGP 2017]
Pengelola Sentul sendiri sebelumnya sudah menyanggupi untuk merenovasi sirkuitnya tanpa ada bantuan dari pemerintah. Adapun bagian yang direnovasi adalah bagian internal sirkuit seperti aspalnya, tribun, serta hal-hal lainnya yang menjadi keamanan untuk sirkuitnya sendiri. Sementara untuk masalah event fee atau commercial rate, ditanggung oleh pemerintah.
"Renovasi mereka (Sentul) sudah menyanggupi. Hanya yang mereka minta itu adalah event fee. Jadi keuntungannya commercial rate-nya itu akan balik ke negara, karena penamaan motoGP nantinya tidak pakai Sentul, tetapi Indonesia MotoGP 2017," Sadikin menjelaskan.
Sementara untuk infrastruktur bagian luarnya seperti akses jalan, atau pendukung sirkuit. Sadikin mengatakan lebih baik digarap oleh pemerintah. (mcy/a2s)
