Terancam Politik Cina-Jepang

Jakarta - Minggu ini (1/5/2005) MotoGP akan digelar di sirkuit Shanghai. Ada kekhawatiran panasnya hubungan politik Jepang dan Cina akan menganggu jalannya lomba.Sejak beberapa minggu terakhir aksi protes terhadap pemerintah Jepang marak terjadi di berbagai daerah di Cina. Para demonstran yang juga didukung sikap pemerintah Cina meminta Jepang mengklarifikasi buku sejarah mereka tentang kekejaman tentara Nippon masa Perang Dunia II.Aksi protes yang kemudian berlanjut menjadi aksi pengerusakan gedung keduataan dan beberapa rumah makan serta perusahaan Jepang itu, semakin memperkeruh keadaan. Jepang meminta Cina untuk meminta maaf, tetapi permintaan tersebut diabaikan. Akibatnya hubungan kedua negara pun tetap panas hingga saat ini.Suasana panas kedua negara dikhawatirkan berimbas ke seri kedua MotoGP tahun ini di Shanghai. Pasalnya saat ini ada empat tim pabrikan Jepang yang terlibat di MotoGP yakni Repsol Honda, Gauloises Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.Sejauh ini belum ada satu tim pun yang berencana mundur dari MotoGP di Shanghai Minggu mendatang. Meski demikian saran dari ofisial perlombaan mengenai perkembangan terakhir sangat diperlukan, seperti pernyataan tim Suzuki dalam situs resmi MotoGP, Selasa (26/4/2005)."Kami tidak memiliki rencana untuk membatalkan keikutsertaan kami di GP Cina. Kami senang datang ke Shanghai karena merupakan pasar baru bagi Team Suzuki MotoGP. Kami akan memperhatikan saran dari ofisial perlombaan, tetapi sampai saat ini kami siap untuk ke Shanghai."Resiko adanya gangguan tidak hanya terjadi pada tim peserta MotoGP, tetapi juga penonton yang tidak mendapatkan pengamanan serupa seperti para pembalap. Sementara jika warga Jepang dilarang pergi, maka akan mengakibatkan kemarahan baik dari orang yang ingin menonton maupun agen perjalanan. Masalah politik sudah terbukti ikut berpengaruh di pertandingan sepakbola antara Jepang dan Korea Utara, di babak kualifikasi Piala Dunia 2006 8 Juni mendatang di Pyongyang. Meski pertandingannya masih cukup lama, Jepang dan FIFA telah meminta pengadaan kantor perwakilan pemerintahan Jepang sementara, karena kedua negara saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik. Jika Korut menolak, maka pertandingan akan berlangsung tanpa penonton. (lom/)