Pengprov NTB Juga Akan Gugat PBSI ke BAORI

Yogyakarta - Pengurus provinsi (Pengprov) PBSI Nusa Tenggara Barat juga menilai pelaksanaan pemilihan ketua umum PBSI dalam Munas di Yogyakarta cacat hukum. Pengprov NTB juga akan mengajukan gugatan ke BAORI.

Pemilihan ketua umum PB PBSI di Munas yang diselenggarakan di Jogjakarta Plaza Hotel, Jumat (21/9), pada mulanya dijadwalkan pada pukul 16.00. Namun pada sesi pandangan umum pengprov-pengprov pukul 11 siang, ternyata langsung menjadi pemilihan dan Gita Wirjawan menang secara aklamasi.

Pengprov NTB, yang menjagokan Icuk Sugiarto, menilai tak seharusnya proses pemilihan dilakukan secara aklamasi. Karena itu, mereka menyebut Munas ini cacat hukum

"Harusnya itu tidak diputuskan secara aklamasi karena ada dua kandidat. Tapi menurut saya ini tetap cacat hukum," terang Ketua Pengprov NTB Junaedin Yaman saat mendampingi Icuk Sugiarto dalam konferensi pers, Jumat (21/9).

"Kita akan proses secara hukum, meski nanti siapapun yang menang akan tetap kita dukung. Tapi, sebelumnya kami ingin proses terlebih dahulu sesuai aturan. Kami harapkan bisa munas kembali," lanjutnya.

Senada dengan Junaedin Yaman, Sekretaris Umum Pengprov NTB Muhammad Iqbal juga mempertanyakan proses pemilihan yang akhirnya dilakukan secara aklamasi. Dia menilai terjadi terlalu banyak pelanggaran dalam Munas ini.

"Kenapa dari pandangan umum di mana mayoritas menyatakan dukungannya kepada Pak Gita langsung ditetapkan sebagai ketetapan sidang? Ini pelanggaran mekanisme kerja Munas dan tata tertib yang disahkan kemarin," papar Iqbal.

"Banyak pelanggaran terhadap tata tertib munas yang sudah disepakati sebelumnya. Karena itu kami dari Pengprov NTB akan membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui BAORI," katanya.

(nds/din)