Laporan pertanggungjawaban tersebut semula diagendakan pada hari Minggu (30/10/2016) namun karena jadwal yang molor baru terlaksana hari ini, Senin (31/10/2016). Laporan berdurasi kurang lebih 3 jam itu kemudian diterima dengan beberapa catatan dari pengprov PBSI.
Dari beberapa pengakuan pengprov setelah keluar dari ruangan, kinerja Gita bahkan menuai pujian. Utamanya soal perubahan mendasar kesejahteraan atlet, kaderisasi atlet, dan sistem keuangan dan organisasi yang lebih akuntabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah didesak, Abdullah bersedia menjelaskan beberapa catatan atas kepengurusan Gita. Rupanya tidak berjalannya pelatnas desentralisasi yang jadi soal paling krusial.
"Catatannya agar amanat Munas 2012-2016 dijalankan. Salah satunya pelatnas desentralisasi dan pembinaan daerah harus lebih intensif," tutur Abdullah.
"Juga bahwa ada timnas junior karena kekurangan pembinaan dan stok atlet di tim junior tidak dikerahkan," ujar dia.
Dalam jadwal munas disebutkan ada jawaban dari PBSI setelah pandangan umum peserta, tapi agenda itu ditiadakan.
"Tidak ada jawaban dari PBSI. Kenapa kami tak memberikan kesempatan untuk memberikan jawaban? Karena semua sudah menerima. Dalam laporan sudah dijelaskan kenapa catatan-catatan itu tidak dilaksanakan.
"Sebagai contoh untuk menjalankan pelatnas desentralisasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Paling sedikit untuk melaksanakan itu selama satu tahun dalam satu wilayah itu bisa sampai Rp 5 miliar. Kami minta ada tiga kantung pelatnas di barat, tengah dan timur," tutur dia.
Sementara itu Gita bersyukur laporan pertanggungjawabannya diterima oleh peserta munas.
"Alhamdulilah saya puas. Semua menerima dan itu atas kesadaran diri pengprov, tidak dipaksa. Artinya kerja saya diterima," ucap Gita.
Usainya laporan pertanggungjawaban dan diterima oleh peserta munas membuat kepengurusan PBSI periode 2012-2016 dinyatakan demisioner.
Agenda munas setelah ini berlanjut ke sidang komisi.
(fem/a2s)











































