Jokowi Terus Pantau Perkembangan Polemik All England 2021

Presiden RI Joko Widodo memonitor langsung perkembangan kasus All England 2021 yang merugikan tim bulutangkis Indonesia. Dia meminta Kemenpora dan Kemenlu melakukan langkah cepat terkait nasib Kevin Sanjaya dkk.

Hal itu disampaikan Menpora Zainudin Amali, yang menerima arahan langsung dari orang nomor satu di Indonesia tersebut. Menurut politikus Golkar itu, setelah Jokowi menerima laporan dari pihaknya dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jokowi langsung memberikan instruksinya.

"Presiden (Joko Widodo) meminta kepada kami dan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan terbaik terutama untuk menyelamatkan anak-anak kita di sana (Birmingham)," kata Amali dalam jumpa pers pada Jumat (19/3/2021).

Selain itu, Jokowi juga meminta agar perlakuan-perlakuan diskriminatif yang diterima tim Merah-Putih untuk segera ditindaklajuti.

Adapun perlakuan yang tidak pantas itu berkaitan dengan dipaksanya tim Indonesia mundur dari All England 2021 hanya karena ada satu penumpang yang sepesawat dengan Kevin Sanjaya dkk terpapar COVID-19.

Padahal, kondisi tim Indonesia dalam keadaan sehat dan hasil tes PCR yang mereka lakoni sebelum bertanding seluruhnya negatif.

Selain itu, Indonesia juga tidak diberi penjelasan secara terperinci terkait sosok penumpang yang terkena Corona itu, sehingga membuat seluruh tim harus menjalani karantina selama 10 hari.

Bahkan, tim Indonesia sempat mendapat perlakuan diskriminatif lain di All England 2021, setelah diminta berjalan kaki dan dilarang menggunakan lift.

"Bapak Presiden meminta supaya perlakukan-perlakukan yang tidak baik kepada kita ini jangan didiamkan. Harus tetap dipersoalkan tapi tentu ada jalur-jalurnya," ujarnya, merujuk pada instruksi Jokowi.

Amali menjelaskan, jalur yang dimaksud semisal komunikasi maka itu melalui Komite Olimpiade Indonesia dan Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI).

"Sebab, kalau Kemenpora yang berhubungan langsung dengan BWF pasti tidak akan ditanggapi. Kami memback-up apa yang dibutuhkan KOI dan PBSI dan kami mendorong itu. Makanya saya sampaikan sangat jelas pernyataan pemerintah, BWF tidak profesional, BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif," tegas menteri asal Gorontalo ini.