LADI Benarkan Tim Thomas Cup Tak Bisa Gunakan Bendera Merah Putih

Mercy Raya - Sport
Minggu, 17 Okt 2021 16:10 WIB
Anthony Ginting di Piala Thomas 2020
LADI Benarkan Tim Thomas Cup Tak Bisa Gunakan Bendera Merah Putih (Foto: Badminton Photo/Yves Lacroix)
Jakarta -

Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) benarkan tim Thomas Cup tak bisa gunakan bendera Merah Putih di podium. Penyebabnya, masih ada beberapa hal yang tertunda.

Wakil Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) Rheza Maulana mengatakan kesepakatan dengan World Anti-Doping Agency (WADA) alias Badan Antidoping Dunia, terkait persoalan Indonesia adalah untuk penyelenggaraan PON Papua 2021 yang masih bisa dilakukan tanpa ada supervisi dari JADA, Jepang Antidoping.

Tapi untuk ke depannya ada dua hal lainnya yang harus dibenahi yaitu test doping 2022 dan belum dapatnya revisi atau kepastian dari WADA terhadap respons lanjutan tentang pengajuan banding Indonesia. Hal itu pula yang membuat status Indonesia masih non compliant dan berimbas pada bulutangkis RI yang kini berjuang di Thomas Cup 2020 di Aarhus, Denmark.

"Jadi saat Thomas Cup 2020 sudah berlangsung, dua hal itu masih berproses, belum ada feedback (dari WADA). Memang waktunya berbenturan. Satu hal mau progres, di sisi lain (Thomas Cup) sudah final. Jadi sementara kemungkinan PBSI menggunakan bendera mereka (bukan bendera Merah Putih)," kata Rheza saat dikonfirmasi derikSport, Minggu (17/10/2021).

Nasib serupa bakal terjadi dalam pelaksanaan Asian Leg di Bali, yaitu Indonesia Masters, Indonesia Ooen, dan BWF World Tour Finals di Bali, November 2021.

"Jika semua kasus masih progres semua kejuaraan yang host-nya terafiliasi dengan WADA harus mematuhi peraturan WADA. Namun jika dalam satu bulan ke depan ya alhamdulillah sudah selesai, maka kejuaraan yang di Bali itu sudah bisa normal kembali," Rheza mengungkapkan.

"Untuk itu, kami masih menunggu keputusan WADA untuk memberikan review feedback terhadap hal-hal yang sudah kami berikan respons waktu itu " tegasnya.

Menurut Rheza, LADI terus berupaya agar kasus ini segera terselesaikan. Sebab, sanksi WADA tidak hanya berdampak pada harkat dan martabat bangsa tapi kepentingan orang banyak.

"Jadi waktu sedikit itu sangat berharga buat kami agar WADA bisa merespons. Kami pun sampai sekarang masih komunikasi intensif dengan mereka (WADA). Nah, ini harapannya kami ingin MoU secepatnya dengan suvervisi dari JADA dan menunggu feedback WADA terkait uji banding itu seperti apa," kata Rheza.

"Nah, untuk PBSI kami berharap ada sinergitas antar tiap-tiap lembaga dan instansi demi masalah ini bisa cepat terselesaikan. Percayalah di kepengurusan kami yang baru tiga bulan ini kami benar-benar mengupayakan sekali agar masalah ini memang selesai. Kami sangat berharap kita tetap bisa menggunakan bendera Indonesia Merah Putih," harap dia.

(mcy/aff)