Arena Equestrian untuk Asian Games 2018 Masih Butuh Pembenahan

Arena Equestrian untuk Asian Games 2018 Masih Butuh Pembenahan

Mercy Raya - Sport
Senin, 17 Okt 2016 22:11 WIB
Foto: detikSport/Mercy Raya
Jakarta - Jika perkembangan pembangunan wisma atlet Kemayoran sudah menunjukkan persentasi cukup baik, beda halnya dengan pembangunan arena di Pulo Mas Jaya. Arena yang akan digunakan untuk cabang equestrian itu masih menyimpan masalah. Salah satunya soal sertifikat bebas penyakit dari Badan Kesehatan Dunia (OIE).

Senin (17/10), Ketua INASGOC Erick Thohir bersama jajaran melakukan kunjungan ke tiga arena Asian Games 2018. Ketiga venue itu adalah wisma atlet, equestrian, dan velodrome.

Dari tiga arena yang dikunjungi, ternyata arena equestrian yang cukup banyak menyimpan kendala. Selain belum mendapat sertifikat bebas penyakit dari Badan Kesehatan Dunia (OIE), arena tersebut juga punya perubahan rencana dalam desain lapangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Direktur Utama PT. Pulo Mas Jaya, Landi Rizaldi, kawasan bebas penyakit itu sudah ada aturannya dan menjadi kewajiban Indonesia untuk menjaminnya. "Namun, bagaimana mau dapat sertifikat dari OIE jika masih ada tujuh kuda milik PORDASI (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) yang masih tinggal di kawasan ini. Karena untuk dapat sertifikat itu kawasan Pulo Mas harus bersih dari semua jenis binatang," ujar Landi.

Landi mengatakan sudah melakukan imbauan berulang kali kepada PORDASI, namun imbauan itu seolah tidak didengar. "Terakhir kali itu imbauannya 30 September dan mereka masih bertahan karena masih terkait PON. Cuma sekarang 'kan PON sudah selesai, jadi apa lagi yang ditunggu?" ucapnya.

"Kami hanya meminta kerja samanya dan tanpa bermaksud untuk menantang mungkin kami akan proses secara hukum, karena ini prerogatif dari PT Pulo Mas Jaya untuk menjalankan tugasnya. Sebab, kalau sampai proyek ini terlambat yang malu bangsa, bukan hanya PT Pulo Mas," ujar Landi lagi.

Di luar itu, nyatanya proses pembangunan arena di kawasan Pulo Mas juga masih sampai tahap penaikkan muka tanah. Soal ini, Landi menyebut, belum bisa dibangunnya lapangan untuk tiga nomor pertandingan equestrian dikarenakan baru keluarnya perizinan dari Federasi Equestrian Internasional (FEI) pada 5-6 Oktober lalu. Persetujuan FEI baru didapatkan setelah delegasi FEI datang ke Indonesia.

"Sebenarnya, kami sudah minta untuk tanggal 24 Agustus, tapi karena sedang Olimpiade, tidak ada perwakilan FEI yang bisa datang saat itu. Kami coba datang ke Swiss, tapi tidak ada orang di kantornya. Baru kemudian ada yang datang pada Oktober, tapi kemudian ada sedikit perubahan rencana dalam desain lapangan," kata Landi.

Perubahan yang dimaksud Landi adalah jumlah lapangan yang akan dibangun. Bila sebelumnya direncanakan dibangun delapan lapangan, kini hanya lima lapangan yang terdiri dari lapangan utama (100x80 meter), lapangan pemanasan 80x80 meter, lapangan indoor 45x80 meter, lapangan latihan 80x35 meter, dan lapangan pengumpul tempat kuda mengantre sebelum bertanding sebesar 25x60 meter.

Dengan baru turunnya persetujuan FEI, PT Pulo Mas baru bisa membuka proses lelang pembangunan lapangan berkuda. Sejauh ini sudah tujuh calon kontraktor yang semuanya berasal dari BUMN yang sudah mengambil dokumen lelang. Pembangunan diharapkan berjalan Desember mendatang, dengan waktu pengerjaan selama satu tahun.

Sementara itu, Erick Thohir meminta dukungan dari pemerintah DKI; Asian Games 2018 tidak boleh digagalkan oleh siapapun. Sebab, sesuai kebijakan dari pemerintah, Asian Games adalah proyek besar yang tujuannya bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga ada tujuan lainnya, yakni sukses prestasi, sukses adminitrasi, sukses penyelenggaraan, dan yang paling penting itu sukses ekonomi kerakyatan.

"Contoh saja yang kita lihat hari ini, 2/3 akan dipergunakan untuk taman. 1/3 untuk Asian Games. Kalau kita tahu bahwa di Indonesia kita kekurangan ruang hijau, sementara tahun 2020 penduduknya sudah berapa? Sementara tujuannya lapangan berkuda ini nyatanya juga akan ada lahan hijau untuk masyarakat. Jadi, mohon maaf bukan saya menantang atau apa-apa, siapapun yang coba memblok policy ini perlu dilaporkan ke polisi, kejaksaan, bahkan KPK, karena publik yang dibutuhkan di sini," kata Erick.

(mcy/roz)

Hide Ads