Polemik 10 Cabor PON 2020 Berpeluang Tak Digelar, Menpora Ogah Memaksa

Jakarta -

Menpora Zainudin Amali tak bisa memaksa Papua terkait batal digelarnya 10 cabor yang dicoret dari Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Itu setelah pihaknya bersama KONI Pusat berbicara dengan Papua.

PON Papua digelar 20 Oktober-2 November 2020. Multiajang olahraga itu akan mempertandingkan 37 cabor dari 47 cabor yang sudah ditetapkan. Pemangkasan 10 cabor itu ternyata menjadi polemik karena sejumlah pengurus besar/pusat cabang sudah menggelar Kualifikasi PON.

Sempat ada solusi dengan mencari tuan rumah pendamping, tapi Provinsi Papua kabarnya keberatan dengan ide tersebut. Padahal pemerintah melalui Menpora Zainudin dan Ketua KONI Pusat Marciano Norman disebut sudah berupaya dengan melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2007, terkait menteri menetapkan satu atau lebih pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana PON. Namun, lagi-lagi Papua disebut tak setuju.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PON masih oke, kalau itu (10 cabor) tidak ada. Panitia Besar PON-nya tidak mau ya kami tidak paksakan," kata Amali kepada pewarta di Kantor Kemenpora, Senayan.

Menteri asal Gorontalo ini mengatakan tidak bisa memaksa apa yang sudah menjadi keputusan PB PON. Saat ini yang bisa dilakukan adalah tinggal menunggu pengumuman resmi dari keputusan tersebut.

"Iya (tidak bisa memaksa). Ya, kami harus bicara sama PB PON, tapi PB PON-nya keberatan, ya tidak bisa kita paksakan. Kami sudah berusaha perubahan PP (peraturan pemerintah) kan waktu itu," dia menjelaskan.

"Nanti KONI Pusat (yang memberi pengertian) dan yang akan mengumumkan itu," ujar politikus Golkar ini.