PSSI Diminta Direformasi, Kalau Perlu Potong Dua Generasi Pengurus

Jakarta - Di tengah desakan untuk PSSI segera menggelar KLB (Kongres Luar Biasa), kini permintaan datang kepada pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap PSSI. Mereka menginginkan adanya reorganisasi dan restrukturisasi di tubuh PSSI.

Hal tersebut disampaikan oleh kelompok yang menamakan dirinya Kelompok Reformasi PSSI, yang terdiri dari 40 orang. Menurut mereka, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mereformasi PSSI.

"Jadi aturannya jelas, pakai Statuta FIFA, tapi tak meninggalkan Undang-Undang Indonesia. Konten lokal harus dipertahankan," ujar koordinator kelompok Reformasi PSSI, Habil Marati, di Jakarta, Selasa (3/5) malam.

Yang kedua, lanjut dia adalah, harus ada reformasi pengurus PSSI. Kalau perlu, menurutnya, potong dua generasi, agar benar-benar kelak pengurus PSSI yang baru bukan lagi orang lama.

"Harus potong dua generasi, karena mereka yang ada di PSSI saat ini adalah bagian dari penyebab persoalan-persoalan yang muncul."

Eks manajer timnas Indonesia itu menilai, PSSI memang tidak boleh berdiri sendiri dan harus patuh terhadap pemerintah. Alangkah baiknya PSSI dan pemerintah saling bekerja sama, bahkan dia menilai harus ada unsur pemerintah di dalam Komite Eksekutif PSSI yang bertugas sebagai pengontrol.

"Unsur dari pemerintah harus dilibatkan dan dimasukkan dalam statuta PSSI. Harus ada wakil pemerintah, ada wakil TNI, ada wakil Polri. Dengan begitu, ada fungsi kontrol sepakbola nasional," jelasnya.

Terkait rencana KLB, Habil menyarankan agar menggunakan voter yang baru. Hal itu dilakukan demi mendapatkan kepengurusan yang bukan lagi orang-orang lama. Bagaimana caranya mendapatkan voter baru? Habil menilai dengan menghimpun klub-klub baru di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Ada rencana kami ingin membuat sebuah kompetisi yang bernama Indonesia I League atau Liga Indonesia satu. Isinya adalah 34 provinsi yang nantinya akan dibagi untuk kasta tertinggi, divisi utama, divisi satu, masing-masing ini akan mewakili profesional."

"Caranya dengan melakukan pendekatan kepada Gubernur masing-masing bahwa siapa wakil dari provinsi, masuk ke 34 klub. Jika ada klub-klub yang sudah eksis di masing-masing provinsi, kalau Gubernur mau menggunakan itu, silahkan."

"Jadi, percuma kalau KLB menghasilkan kepengurusan yang lama. Ada baiknya KLB ditunda dulu. Bentuk dulu voter, jangan sampai pemerintah memberikan sanksi, ternyata hanya menghasilkan cap yang sama," kata Habil.

(ads/roz)