PSSI Diminta Segera Reformasi Jika Tak Ingin Diintervensi Pemerintah Lagi

Jakarta - Kemenpora menyudahi masa hukuman PSSI kemarin. Sudah bisa menentukan nasibnya sendiri, PSSI semestinya melakukan reformasi jika tak ingin diintervensi pemerintah lagi.

PSSI dibekukan karena dinilai tidak patuh. Sederet catatan buruk dibuat PSSI dari prestasi tim nasional yang buruk, sepakbola gajah, sampai tunggakan gaji pemain.    

Pemerintah kemudian membekukan PSSI pada 18 April tahun lalu. Tak sedikit publik merespons positif dengan berharap agar PSSI berbenah dalam masa hukuman itu. Setelah kurang lebih satu tahun, pada 10 Mei tahun ini Kemenpora mencabut SK pembekuan.

Pengamat olahraga Budiarto Shambazy berharap PSSI mau belajar dari sanksi yang mereka terima itu. Agar tak mengulang kesalahan serupa, Budiarto menilai kalau momentum ini jadi waktu yang tepat bagi PSSI untuk reformasi.

"Selama setahun ini mestinya PSSI mendapatkan pelajaran berharga dengan pembekuan organisasi oleh Menpora. Semestinya mereka malu dan rendah diri dan mau memulihkan reputasi mereka  dengan membuat reformasi demi pelaksanaan tata kelola sepakbola," kata Budiarto dalam obrolan dengan detikSport, Rabu (11/5/2016).

"Kalau dilihat hukuman pemerintah itu bahkan lebih ringan ketimbang hukuman publik. Masyarakat sampai meminta agar dibentuk federasi baru. Itu tanda publik sudah muak dengan PSSi sebagai sebuah federasi yang dikendalikan oleh mafia, ada pengaturan skor, sepakbola gajah, berjalan semau-maunya, dan tidak ada kontrol. Hukuman bertambah lagi dengan pembekuan dari FIFA. Mestinya mereka malu dengan hukuman-hukuman itu.

"Sekarang yang penting adalah bagaimana caranya agar PSSI tidak kembali ke jalan yang sesat. PSSI harus segera reformasi. Caranya mereka harus segera menyelenggarakan KLB yang dikawal FIFA dan dipantau pemerintah agar ketum yang terpilih mampu menjaga moral dan mau mereformasi PSSI. Banyak tokoh yang mempunyai kriteria itu, jangan khawatir," tutur dia.

Reformasi itu, lanjut Budi, tidak cukup bisa dicapai dengan mengganti perangkat  pengurus di PSSI. Berkaca kepada reformasi jilid satu yang dibuat PSSI dengan memunculkan Djohar Arifin Husin sebagai ketua umum, sebuah reformasi dengan cuma mengganti orang lama dengan muka baru juga tak berhasil. Malah muncul masalah-masalah baru.

"Jangan ada lagi orang-orang lama itu sudah pasti. Tapi siapa yang mengganti juga jangan yang serupa. Ini kesempatan 85 klub-klub dan asprov yang menginginkan KLB untuk membuat PSSI berubah. Pertama dengan memilih ketum baru dan jalankan lima syarat profesionalisme sepakbola itu.

"Kalau setahun dibekukan ternyata tidak kapok dan malah ada lagi masalah-masalah yang sama--timnas tidak berprestasi, ada tunggakan gaji pemain, dan sepakbola gajah--ya sorry sorry saja pemerintah bisa intervensi lagi," tutur dia.

(fem/din)