Izin MMI Dicabut, KONI Bingung

Jakarta - Dibekukannya izin peredaran undian olahraga yang diselenggarakan PT Magnum Metropolitan Indonesia oleh Departemen Sosial sangat mempengaruhi anggaran KONI. Demikian diungkapkan Sekjen KONI Pusat Djohar Arifin usai menggelar rapat koordinasi dan konsultasi di Gedung KONI Pusat di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2004). “KONI Belum mendapat pemberitahuan resmi dari Depsos tentang pencabutan izin tersebut. Lagipula KONI tidak ikut campur dalam perizinan dan pelaksanaan undian ini,” tukasnya.Hanya saja Djohar menyayangkan jika upaya penggalangan dana semacam ini harus terhenti di tengah jalan. Padahal menurutnya, untuk menggelar pelatnas Indonesia Bangkit saja KONI membutuhkan dana yang tidak sedikit.“Indonesia Bangkit memerlukan Rp 1,3 miliar per bulan. Belum lagi PB-PB yang tadinya berharap mendapat dana dari MMI untuk menggelar kegiatannya, terpaksa harus mencari alternatif lain,” tambahnya.Karena dana adalah masalah klasik dunia olahraga Indonesia, Djohar meminta pemerintah untuk memikirkan alternatif penggalangan dana lain, mengingat kucuran dana dari APBN selama ini sangat minim. “Malaysia memperoleh dana dari pemerintahnya hingga 46 juta dolar AS, Singapura 100 juta, dan Thailand 200 juta. Mereka tentu bisa saja sempurna membentuk infrastruktur olahraganya. Seharusnya kita mendapat Rp 300 miliar rupiah per tahun.”Terbatasnya dana pemasukan yang dimiliki KONI, tambah Djohar, secara tidak langsung mempengaruhi prestasi Indonesia di kancah regional dan internasional. Di sini lain, masyarakat justru meributkan kegagalan atlet-atlet Indonesia yang harus bertanding dengan dana minim itu. “Kalau kita kalah, semua ribut. Padahal untuk jadi pengurus kita harus merogoh kocek sendiri. Apakah mereka tidak memikirkan hal tersebut? Kalau kondisi yang tidak sehat ini dibiarkan terus, jangan heran banyak pengurus yang kapok dipilih lagi,” sergahnya.Berita terkait:Mensos Hentikan Sementara Undian Berhadian PT Magnum (a2s/)