Sebabnya, sebagian besar KONI Provinsi kabarnya sudah menyatakan penolakan terkait penambahan tiga cabor tersebut, karena tidak siap dengan waktu yang makin mepet.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum KONI DKI Kusnan Ismukanto kepada wartawan Sabtu (23/3/2012) di Jakarta, didampingi Ketua Harian KONI DKI Eddy Widodo, Wakil Ketua KONI Jawa Timur Ali Syahbana, dan Ketua KONI Riau Yuherman Yusuf.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kusnan menegaskan, semua KONI Provinsi yang sudah menyatakan siap ikut PON tetap berpegang teguh pada hasil CDM Meeting KONI Pusat terdaluhu dengan Panitia Besar PON, di mana cabang dipertandingkan hanya 39 (terdiri dari 598 nomor). Mengacu pada ketentuan tersebut, anggaran yang dibuat pun sudah diajukan kepada Pemprov masing-masing sesuai jumlah cabor awal.
"Kalau ada penambahan mendadak seperti ini 'kan sangat mengganggu persiapan atlet secara keseluruhan," lanjut Kusnan.
Eddy Widodo menambahkan, penambahan cabor di PON harus melalui kajian yang mendalam tentang nomor-nomor yang dipertandingkan. Tidak bisa hanya dengan dadakan-dadakan seperti itu, karena PON tinggal sekitar enam bulan lagi.
"Penambahan cabor di luar yang sudah disepakati sesuai dengan SK KONI Pusat dan PB PON pada awal 2009, menjadi tidak normal untuk dipertandingkan di PON. Kalaupun mau dipaksakan masuk dan dipertandingkan dengan secara cara yang ditempuh KONI Pusat, itu akan menjadi pertandingan eksebisi," kata Eddy.
Karena menurut dia, hingga kini atlet yang lolos ke PON sudah melakukan training center, perlengkapan atlet sudah dilelang, atlet yang lolos PON diasuransikan, dan anggaran untuk try out sudah diatur sedemikian rupa. Begitu juga pengiriman tim, barang dan perlengkapan sudah dijadwal dengan baik.
"Jadi tidak bisa melihat persoalan ini hanya kepada dana semata seperti yang sering dibicarakan KONI Pusat. Tapi secara keseluruhan ini akan merusak sistem," lanjut tambah Ketua KONI Riau Yuherman Yusuf.
(a2s/mfi)










































