'PON Harus Dievaluasi'

Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Eko Hendro Poernomo menilai bahwa ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) mesti dievaluasi keberadaannya. Penilaian itu ia lontarkan menyusul munculnya sejumlah masalah seputar PON XVIII di Pekanbaru, Riau.

Akan resmi dibuka pada tanggal 9 September sampai dengan berakhir pada 20 September mendatang, PON masih menghadirkan sejumlah masalah. Di antaranya belum siapnya venue cabang olahraga (cabor) dan infrastruktur yang dinilai kurang oke di wisma atlet.

Hal itu sebelumnya sudah menuai kritik keras dari Dedi "Miing" Gumelar yang merupakan anggota Komisi X. PON kini juga mendapat sorotan tajam dari Eko yang merupakan rekan satu komisi Dedi di DPR.

"DPR, Pemerintah, dan stakeholders perlu mengevaluasi perlu tidaknya PON terus digelar. Menurut saya pribadi sudah tidak perlu diselenggarakan lagi," kata Eko dalam pernyataan yang diterima detikSport.

Mengingat bahwa masalah serupa juga timbul dalam SEA Games di Palembang lalu, Eko menilai telah terjadi mismanajemen di kedua ajang tersebut. "Pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti tidak belajar dari pengalaman, semuanya dikerjakan last minute. Entah mismanajemen itu disengaja atau tidak," kritiknya.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang ada, Eko dengan tegas juga kembali mempertanyakan signifikansi penyelenggaraan PON terhadap prestasi para atlet olahraga di Indonesia secara umum.

Apalagi dalam pelaksanaannya tak jarang daerah tertentu berlaku tidak sportif--sehubungan dengan identitas atletnya--sehingga terkesan menghalalkan segala cara yang mana jelas mengikis semangat sportivitas.

"Pemerintah juga kini sudah saatnya untuk tidak lagi menyelenggarakan olahraga secara gerombolan seperti PON. Saatnya digelar pertandingan atau kompetisi yang sifatnya per cabang olahraga yang spesifik. Ini akan terlihat jelas hasil dan prestasinya."

"Kebanggaannya hanya juara umum dan kebanggaan kedaerahan. Termasuk dengan cara membajak atlet dari daerah lain," pungkas Eko.




(krs/mrp)