Dapat Dukungan Presiden, Menpora Pastikan ISG 2013 di Jakarta

Jakarta -

Menpora Roy Suryo memastikan bahwa Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 akan digelar di Jakarta meskipun pihak Riau merasa tidak puas karena tidak jadi menghajat event internasional tersebut.

Kepastian itu disampaikan Roy hari ini, Selasa (30/4/2013), setelah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan sejumlah pejabat tinggi negara yang lain, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Insyaallah sudah pasti diselenggarakan di Jakarta, 22 September sampai 1 Oktober, menggantikan Riau yang terkendala masalah teknis dan hukum," ujar Roy kepada wartawan melalui pesan singkat.

"Pagi tadi saya sudah berkoordinasi dengan gubernur, siang ini dengan Menko Kesra dan Menseskab. Barusan dengan Presiden SBY. Alhamdulillah, semua mendukung di Jakarta."

Menpora pertama kali menyampaikan kepada publik minggu lalu bahwa Pekanbaru (Riau) dinilai tidak siap untuk melanjutkan rencana menjadi tuan rumah ISG 2013, dan kemudian menunjuk Jakarta sebagai penggantinya.

Pada awalnya event itu akan digelar di Pekanbaru pada 6-17 Juni mendatang. Namun banyaknya masalah, seperti venue yang belum rampung dan kasus korupsi PON 2012 yang melibatkan Gubenur Riau sekaligus ketua pelaksana ISG, Rusli Zaenal, membuat rencana awal dinilai tak mungkin dilanjutkan.

"Mekanisme keuangan di Riau tidak memungkinkan menyelesaikan utang penyelesaian dua venue utama sebesar Rp 200 miliar," ujar Roy pada Senin (22/4) lalu, setelah mengadakan pertemuan dengan KOI, KONI, Panitia ISG, dan Satlak Prima.

Keputusan itu sempat ditentang oleh sejumlah kalangan di Riau termasuk Gubernur Rusli Zaenal. Ia menilai Roy tidak menghargai jerih payah dan perjuangan panitia daerah untuk memggelar event berskala internasional tersebut. Apalagi penunjukan Riau sebagai tuan rumah sudah tertuang dalam Keputusan Presiden.

"Harusnya Menpora memberikan solusi, mendorong pembangunan daerah sesuai semangat otonomi melalui olahraga. Ini yang sedang kami perjuangan dan sudah disiapkan lahir batin selama tiga tahun. Tapi semuanya seperti tidak ada dihargai sama sekali oleh Menpora," tegas Rusli (23/4).

Selain itu, Riau juga sudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk sejumlah persiapan.

"Kalau dipindahkan, maka dana yang sudah terlanjur digunakan di satuan kerja bagaimana nasibnya? Dan selama ini pantia lokal kan sudah terbentuk. Itu pasti mengeluarkan anggaran. Kalau tiba-tiba diputus, berarti dana yang sudah terlanjur dipakai bagian dari kerugian negara. Dananya sia-sia saja," cetus pengamat hukum dari Universitas Lancangkuning, Pekanbaru, Suhendro (23/4).

Meski demikian Roy bersikeras bahwa pemindahan tersebut justru untuk kebaikan semua, terutama supaya pelaksanaan berjalan mulus karena Indonesia akan disorot dunia.

"Pada awal rapat sebelumnya kita berusaha untuk menggelar ISG di Pekanbaru. amun perkembangan terakhir itu memaksa kita untuk menyelamatkan Indonesia, demi citra Indonesia di mata dunia. Sebabnya ada permasalahan sampai pada saat ini, (venue) belum lunas dan tidak mungkin terlunasi karena anggaran Rp 240 miliar. Panitia KSO sudah menutup stadion itu karena sudah 3x tidak dilunasi oleh panitia daerah," papar Roy seusai pertemuan dengan Jokowi tadi pagi di Balaikota DKI, Jln. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Panitia daerah juga pernah gagal mencairkan anggaran gara-gara mekanismenya tidak kelar. Yang terakhir yang membuat kami sulit adalah status Gubernur Riau, Rusli Zaenal, yang kemudian menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus yang lain.

"Karena itulah, ini alasan kami menyelamatkan event ini. Apalagi banyak venue yg tidak memenuhi syarat internasional, kurang dalam, bahkan dari Islamic Solidarity Sport Federation memang memberikan catatan yang banyak untuk menggelar di Pekanbaru. Mereka juga bertanya pada kami, kenapa Indonesia memberikan tempat yang tidak siap. Mereka keberatan kalau dilaksanakan di Pekanbaru," sambungnya.

"ISSF sudah dikontak ada pemindahan dan pemunduran dan mereka sudah setuju. Saya bertanggung jawab atas pemindahan ini dan saya minta maaf kepada masyarakat Riau. Kami akan memanfaatkan mahasiswa dan yang sudah mendaftar menjadi LO dan khusus akan menjadi translater di Jakarta."

Jokowi sendiri sudah menyatakan kesiapan kotanya untuk pemindahan tersebut. Sebabnya, venue-venue di ibukota sudah ada dan siap pakai.

Semua sudah siap. Nggak ada masalah. Jakarta 'kan sudah sering menggelar event serupa. Kita diberi kepercayaan kepada pusat. Jadi ini demi kepentingan nasional," ucap Jokowi.

"Kalau nanti diperlukan APBD, ya nanti ada perubahan. Tapi tadi Pak Menteri sudah hitung-hitung, cukup."

(a2s/krs)