.webp)
Kurang empat bulan sebelum SEA Games 2013 di Myanmar pada Desember mendatang, diketahui bahwa pelatnas sejumlah cabang olahraga belum mendapatkan dana operasional. Gaji untuk pemain maupun pelatih pun menjadi tertunggak.
Beberapa waktu lalu detiksport berkesempatan berbincang-bincang dengan Menpora Roy Suryo di kediamannya di komplek kementerian Widya Candra, Jakarta Selatan. Berikut ini petikan wawancara tersebut, termasuk ide Roy perihal insentif pajak untuk kalangan atlet:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keberpihakan negara ini belum sepenuhnya memberikan hak atlet. Terus terang, saya kaget saat menjadi Menpora pertengahan Januari lalu, dapat anggarannya terbatas dan paling kecil diantara kementrian lain.
Berapa nilainya?
Dari anggaran yang paling kecil itu, 60 persennya adalah anggaran pendidikan. Artinya dari Rp 1,9 triliun sebanyak Rp 1,1 triliun untuk fungsi pendidikan, tidak bisa dipakai olahraga.
Rinciannya untuk penyelenggaraan olahraga?
Tahun ini, yang Rp 550 miliar itu bisa dipakai untuk olahraga. Untuk multievent Rp 250 miliar dan SEA Games Rp 200 miliar. Nah, untuk ISG dana malah dikurangi Rp 130 miliar dan ada pengurangan lagi Rp 60 miliar.
Bukankah ada MoU dengan Menteri BUMN?
Kenapa saya buat Mou kemarin, supaya tidak disalahkan. Ada peraturan di kementerian yang melarang perusahaan-perusahaan BUMN medanai olahraga. Tapi kalau sudah ada MoU dan sifatnya multievent seperti SEA Games, Asian Games, sampai Olimpiade, Insyaallah, itu bisa jadi payung hukum.
Hubungannya dengan insentif pajak?
Itu jadi terobosan itu kemudian sampai pada terobosan berikutnya. Sebenarnya ini sudah sejak awal kita pikirkan. Saya, (dan dua staf khusus Menpora) Ivana Lie dan Heru Nugroho memikirkan atlet yang sudah susah mencari bonus, eh ketika menerima juga harus dipotong untuk bayar pajak. Logika saya sederhana. Seperti kementerian sosial yang bisa membayar pajak untuk pemenang undian.
Misalnya?
Saat pemenang undian mendapat Mercedes, namun harus bayar pajak. Atau dapat Fortuner tapi tak perlu bayar pajak. Jadi bentuk hadiahnya dikecilkan.
Bonus atlet juga diperkecil agar seolah-olah bebas pajak?
Untuk pajak bonus atlet ini belum kami dapatkan formulasinya sebab buat saya atlet beda dengan pemenang undian. Pemenang undian itu dapat, dikurangi juga tidak apa-apa, wong dapatnya undian. Kalau atlet kan jasanya kepada negara, membanggakan Indonesia. Saya ingin atlet terima utuh, tapi Dirjen Pajak tidak setuju. Mekanisme ini yang sedang kita cari formulasinya.
Apakah ada strategi peningkatan kesejahteraan atlet yang lebih jitu daripada insentif pajak?
Selain MoU dengan BUMN itu, kami merancang pendidikan atlet. Itu semua sudah terpikirkan.
Targetnya?
As soon as possible alias ASAP. Artinya ada target, harus. Apalagi waktu saya sempit. PR-nya banyak, berapa tahun kementerian, ayo. Tapi saya tak terlalu memikirkannya, yang penting jalani saja. Saya bukan malaikat lho, tapi upaya itu ada, inisiatif itu ada. Sejak pertama kita konsentrasi apa yang bisa kita berikan untuk atlet.
Pelaksanaan pelatnas yang telat, cabang try out dengan biaya sendiri itu bagaimana?
Ya kadang begini, kami menerapkan cerita duluan atau cerita belakangan. Kami sekaligus melihat respons. Banyak orang bilang cepat sekali selesai, kok mendadak karena kami tidak pernah cerita. Kalau tidak cerita dianggap kebetulan, padahal sejak Januari sudah kita rintis. Nah, seperti SEA Games harus ada terobosan di balik keterlambatan. Pelatnas sudah mulai Oktober, dana baru keluar April. Baru kita tanda tangani Mei kepada KONI. Saya tidak mau dipersalahkan, makanya KONI saya minta untuk menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak. Jadi tidak harus lewat kemenpora.
Pada pidato presiden, dana olahraga turun Rp 100 miliar. Kok bisa? Apakah Anda tidak punya posisi tawar?
Penyerapan anggaran hanya 15-20 persen. Bisa jadi itu merupakan alasan pengurangan.
(fem/a2s)
