Ketika KONI-KOI Lebih Suka Caper di Luar Gelanggang

Jakarta - KONI dan KOI. Dua payung organisasi olahraga Indonesia seharusnya meneduhkan dan memberikan kenyamanan untuk anggotanya. Tapi kenyataannya mereka tampak lebih senang berlomba di luar gelanggang.

Adalah sportivitas dan podium tertinggi yang terbayang setiap kali mendengar 'olahraga'. Tapi faktanya adalah perseteruan yang tak pernah memasuki masa paceklik.

Geger dualisme PSSI belum juga hilang dari ingatan. Pada prosesnya induk organisasi olahraga sepakbola tersebut dianggap tak ada lagi pecah jadi dua.

Kini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) membeo. Menyenangkan jika saja mereka beradu otak dan program untuk mengasah atlet-atlet terbaik yang siap diturunkan di ajang internasional, Asian Games misalnya sebagai multievent terdekat. Tidakkah mereka lupa, hasil kontingen Merah Putih SEA Games—yang punya level lebih rendah dari Asian Games—2013 di Myanmar amat sangat mengecewakan, hanya di urutan keempat, di bawah Thailand, Myanmar dan Vietnam.

Tapi ironisnya KOI dan KONI sibuk caper (mencari perhatian) mengumbar masalah internal rumah tangga. Setelah KOI bikin acara penghargaan kepada atlet, KONI menyusul dengan membuat award serupa. Dan acara-acara itu diadakan di sebuah hotel berbintang yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara mereka acap kali koar-koar tak punya dana untuk mengurusi pelatnas.

Yang terakhir dan paling lucu, kedua organisasi ini meributkan logo lembaga berupa lima ring. KOI mengklaim hanya mereka yang berhak memakai logo itu sebagai kepanjangan tangan IOC di Swiss. Mereka memakai dasar hukum pasal 7 Olympic Charter, soal hak cipta Olympic Games dan properti Olimpiade.

KONI juga tak kalah ngotot. Mereka menegaskan logo itu sah dengan dukungan kemenkumham tertanggal 26 Juli 2006 dengan jangka perlindungan 50 tahun sejak pertama diumumkan dan sudah disahkan pada musornaslub tanggal 9 Maret 2014.

Sulit membayangkan, pembaca, tiba-tiba saja urusan logo organisasi pun diperdebatkan, seakan-akan tidak ada urusan olahraga lain yang jauh lebih penting.

Jika memang sudah ada payung hukum sejak 2006, kenapa baru sekarang muncul permasalahan? Sudah jadi rahasia umum ada perselisihan antara petinggi dua lembaga itu. Ketua Umum KOI Rita Soebowo tak menampik ada ketidakharmonisan dengan Tono Suratman, ketua KONI. Tono pun tak bisa seirama.

Kenapa tidak muncul pada era sebelumnya? Jelas tidak! Meski KONI dan KONI sudah dipecah sesuai UU Sistem Keolahragaan Nasional, ketua lembaga itu satu: Rita Soebowo.

Yang menggelikan, kedua lembaga itu berjibaku mencari perhatian tak sebatas tentang ring logo. Pada pekan yang sama mereka juga saling salip caper kepada atlet agar dielu-elukan sebagai lembaga yang peduli kepada prestasi. Hanya jeda dua hari KOI dan KONI bagi-bagi penghargaan.

Sebelumnya itu, ketidakharmonisan keduanya juga mencuat di depan publik dengan sangat memalukan. Mereka ribut-ribut halus tentang siapa yang berhak mengukuhkan kontingen ke SEA Games Myanmar.

Ribut mempermasalahkan kelembagaan lebih saat menyangkut dana dan wewenang. Padahal jika mau meluangkan sedikit waktu saja untuk menengok UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di sana dibeberkan tugas dan wewenang tiga lembaga yang terkait olahraga: KONI, KOI dan kementerian olahraga.

Mudahnya, KONI bertugas di level nasional. Dari menyusun kebijakan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional, mengoordinasikan induk organisasi dan KONI provinsi dan kabupaten/kota, menyiapkan multikejuaraan (lagi-lagi) tingkat nasional.

KOI juga diatur. Pasal 44 ayat 2 mengungkakan "keikutsertaan Indonesia sebagaimana diatur pada ayat 1 dilaksanakan Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimans telah diatur oleh International Olympic Committee".

Tono seharusnya mengingat sudah ada UU SKN yang membatasi lingkup kerjanya di tataran nasional. Maka tidak hanya terlihat "ganjil" saat tiba-tiba KONI latah memberikan penghargaan kepada atlet hanya dengan jeda dua hari setelah KOI bagi-bagi lebih dulu. Tapi terasa tidak pas saat KONI memberikan penghargaan kepada Umar Syarif, karateka gaek yang sudah malang-melintang di multievent level Asia.

Bahkan rasanya tidak tepat jika penghargaan KONI diberikan kepada Elga Karisma, yang meski masih masuk kategori U-21 tapi sudah langganan mendapatkan beasiswa BMX di Swiss dan jagoan di level SEA Games. Bukankah ada level nasional pada KONI?

KOI juga semestinya tidak hanya siap berpelesiran membawa kontingen yang kadang-kadang gemuk oleh ofisial. Tapi seperti disebut Achmad Soetjipto, mantan kepala staf TNI AL yang juga pernah menjabat sebagai ketua Program Atlet Andalan 2008-2009 yang kini masih menjadi Ketua PB Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), di Harian Kompas (16/3/2014), KONI berfungsi sebagai check and balance.

Tapi kalau KONI dan KOI masih bersikukuh untuk duel di luar gelanggang, besar kemungkinan lagi-lagi Indonesia hanya akan sekadar numpang lewat di Incheon, Korea Selatan, saat Asian Games 19 September-4 Oktober tahun ini.

Menpora Roy Suryo juga lupa untuk menyukseskan pelaksanaan pelatnas. Faktanya pelatnas belum berjalan dengan ideal hingga enam bulan menjelang Asian Games. Para atlet didaulat latihan masing-masing, tapi uang saku akan dirapel di kemudian hari.

Mungkin publik salut ketika Mepora dengan gentleman mengungkapkan permintaan maaf sehari setelah closing ceremony SEA Games SEA Games 2013. Juga Rita dan Tono yang meminta maaf kemudian. Tapi apakah ada maaf buat lalai yang sama untuk kedua kalinya nanti?

====

* Penulis adalah wartawan @detiksport. Akun twitter: @femidiah

(fem/krs)