.webp)
Pekan Olahraga Nasional (PON) 2013 di Riau menyeret sejumlah pihak penyelenggara tersangkut kasus korupsi. Berkaca dari itu Papua mewanti-wanti untuk mawas diri.
"Jangan sampai berakhir di Kuningan (kantor Komisi Pemberantasan Korupsi)," ucap Sekretaris Umum KONI Papua, Yusuf Yambe Yabdi, di depan wartawan di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (3/4/2014), setelah Papua diputuskan menjadi tuan rumah PON 2020.
Seperti diketahui, PON 2013 menjadi sangat bermasalah karena terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Orang nomor satu di provinsi tersebut, Gubernur Rusli Zainal, saat ini berstatus tersangka kasus tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya dari awal kita sudah diskusikan, seandainya memang Papua benar jadi tuan rumah, langkah apa yang harus kita lakukan agar tidak berakhir seperti Riau. Itulah kenapa dari awal kita minta didampingi."
Salah satu hal yang diwanti-wanti Yusuf adalah urusan perawatan dan operasional fasilitas-fasilitas PON setelah event tersebut selesai, agar tidak menyisakan dan menjadi masalah baru.
"Inilah alasan dasar kenapa konsep pembangunan venue-nya kami klasterkan. Kalau waktu di Kalimantan 'kan dibuatnya terpusat satu lokasi, makanya biaya pemeliharaan operasionalnya sangat tinggi.
"Sementara kalau Papua konsepnya klaster sehingga ketika acara usai bisa dihibahkan oleh kabupaten terkait. Di samping itu kita juga mem-backup dengan kelembagaan yang nantinya akan mengelola fasilitas-fasilitas tersebut," tuturnya.
Selain itu, sejumlah fasilitas akan dibangun di wilayah-wilayah yang dimiliki berbagai instansi, seperti Universitas Cendrawasih, Kodam, dan Polda, sehingga setelah event berakhir bisa diserahkan dan digunakan untuk event-event lain.
"Karena itu aset milik bersama," simpulnya.
Hari ini Papua ditetapkan sebagai tuan rumah PON 2020,mengalahkan kandidat lain yaitu Aceh, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
(mcy/a2s)
