Mengindustrikan Olahraga di Tanah Air agar Dana Tak Terus Jadi Masalah Klasik

Jakarta -

Gaji telat sampai peralatan yang tak juga tersedia untuk latihan mewarnai persiapan atlet menuju sebuah ajang. Dibutuhkan pengurus olahraga yang mampu mengatasi problem yang selalu terulang itu.

Sejauh ini faktor finansial dianggap sebagai sandungan terbesar pembinaan olahraga. Anggaran negara senilai Rp 1,8 triliun untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga tahun ini tak berbuah manis.

Kondisi di lapangan menunjukkan, peralatan untuk latihan tidak kunjung datang meski persiapan ke Asian Games 2014 tinggal sebulan lagi. Atau gaji telat. Para atlet juga harus memenuhi suplemennya sendiri. Dari sumber detikSport keberangkatan ke Incheon, Korea Selatan, anggaran juga masih kurang sampai Rp 40 miliar.

Memang tak semua induk cabang olahraga bisa membiayai kebutuhannya sendiri. Padahal pencairan APBN yang ada di tengah tahun selalu menyulitkan. Dalam prakteknya, berlaku dana talangan yang biasanya dari urunan pengurus. Syukur-syukur bisa dicairkan saat anggaran turun, kalaupun tak dapat ganti hanya bisa berkata ya sudahlah.

Menteri yang menjabat bukannya tidak tahu situasi itu. Mereka biasanya mengambil posisi tak berdaya dengan menganggap lumrah dana belum cair. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Hayono Isman wanti-wanti agar menteri olahraga nantinya piawai berkomunikasi dengan DPR.

Tapi, beberapa pihak punya pendapat lain. Dari pengalaman mengelola induk cabang olahraga, mereka optimistis ada cabang-cabang olahraga yang bisa menghasilkan, bahkan di level pembinaan.

Ambil contoh bulutangkis. Sebuah langkah besar diambil Ketua Umum PP PBSI Gita Wirjawan dengan meniru langkah negara lain.

Pemain "dilelang" ke sponsor. Prestasi individu benar-benar diparesiasi secara profesional. PBSI pun masih bisa menggaet sponsor untuk mendanai roda organisasi dan pemberangkatan atlet ke turnamen individu dan tim.

"Nah, berkaca kepada PBSI, seharusnya dengan posisi lebih tinggi, menteri olahraga langkah itu bisa diambil juga. Saya rasa pucuk pimpinan tetap jadi faktor penting. Dia yang mengomandoi kita akan ke mana. Pihak luar, dalam hal ini, sponsor juga melihat siapa yang ada di sana," kata Joseph S. Halim, ketua bidang usaha dana PP PBSI.

"Memang, mendapatkan sponsor itu gampang-gampang susah. Sponsor akan melihat dari segi prestasi dan manajemen cabang olahraga itu. Kebetulan bulutangkis olahraga yang populer, selain sosok ketua umum yang membuat revolusi di manajemen.

"Mungkin pelan-pelan semua cabang bisa diindustrialisasi. Mempunyai cash flow sendiri. Dan itu memang tak bisa lepas dari pucuk pimpinan," ucap dia.

Pendapat senada dikemukakan Direktur PT Deteksi Basket Lintas (DBL) Indonesia, Azrul Ananda. Dia berpendapat ada saatnya, cabang olahraga harus bisa menghidupi dirinya sendiri, meski pemerintah tak boleh abai.

"Tidak bisa dipungkiri, yang paling sulit adalah mencari uang. Intinya kan itu, mau kerja keras. Dan tidak punya mental minta sumbangan. Harus kreatif berbuat sehingga event yang kami selenggarakan menarik minat sponsor, dan terus mengedukasi penonton untuk mau membeli dan membayar tiket," beber Azrul lewat surat elektronik.

Namun, pria yang juga menjabat Direktur Utama PT Jawa Pos Koran itu tak menutup mata, jika tak semua cabang olahraga bisa dijual dengan cara serupa. Cabang-cabang yang tidak populer akan lebih sulit mendatangkan sponsor.

"Mungkin memang ada cabang-cabang olahraga, yang karena tingkat popularitasnya, tidak memungkinkan untuk menjaring revenue dari publik, harus disokong oleh pemerintah," jelas pria 37 tahun itu.

"Dan itu wajar saja menurut saya. Toh di luar negeri juga seperti itu. Tapi akan lebih baik kalau cabang olahraga itu bisa meng-generate revenue sendiri, sehingga bisa tumbuh secara sehat dan sustainable," kata dia.

Industrialisasi olahraga tak pelak adalah kata kunci untuk terus mengembangkan dunia olahraga di Indonesia. Itu artinya, mau tidak mau pengelolaan olahraga harus melibatkan pihak swasta. Di sini, swasta perlu diperhatikan pula hak-haknya, seperti regulasi yang juga harus membela kepentingan mereka, sehingga mereka juga lebih berani berinvestasi di bidang olahraga.

"Tentu saja swasta harus diberi peran. Saat ini yang saya lihat, ada yang siap ada yang tidak. Yang tidak, itu karena tidak dibiasakan untuk siap, dan pemerintah belum bisa melepas sepenuhnya. Pemerintah sebenarnya tak perlu sampai ikut memikirkan bisnis (di bidang olahraga)," sahut Menpora Roy Suryo.

"Dalam hal ini pemerintah bisa mendukung dengan membuka jalan, buka pintu, memberi rekomendasi. (Swasta) yang mau jala, ya mesti kita dorong. Kalau mereka mau cari untung ya silakan diambil sendiri, kita tidak mau ambil. Tapi kalau rugi, kita tidak akan lepas tangan, melainkan cari solusi-solusi."

(fem/a2s)