.webp)
Demikian dikatakan Roy kepada detiksport dan ANTARA di bandara Amsterdam, Belanda, Minggu (5/10) sore waktu setempat, sebelum ia dan stafnya kembali ke Jakarta, setelah melakukan kunjungan ke beberapa negara Eropa untuk melakukan kerja sama di bidang olahraga.
Di Incheon, Korea Selatan, Indonesia hanya memperoleh empat medali emas dari sembilan yang ditargetkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menerima semua masukan dan kritik, dan akan dijadikan catatan untuk evaluasi. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengevaluasi," sambungnya.
Secara eksplisit Menpora menyebut KONI dan KOI sebagai pihak yang juga harus bertanggung jawab, terutama karena selama ini kedua badan olahraga tersebut ditengarai jalan sendiri-sendiri.
"Pemerintah bertanggung jawab iya, untuk kemudian melakukan evaluasi dan membuat perubahan kongkret bersama pelaksana. Kami 'kan fasilitator, sementara yang melaksanakan di lapangan, yang membina atlet sampai jadi adalah KONI, dan yang membawa dan menyelenggarakan KOI.
"Kesimpulan pertama, tidak boleh ada dualisme (KONI-KOI). Harus bersatu," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum KONI Tono Suratman mengatakan kepada media massa bahwa pemerintah (Kemenpora) harus bertanggung jawab karena dinilai kurang mendukung pelatnas terutama dalam hal pengadaan peralatan/fasilitas latihan.
Roy menampik anggapan tersebut dan justru merasa heran, kenapa peralatan latihan bisa sedemikian terlambat datangnya, sedangkan pemerintah merasa sudah menjalankan kewajibannya.
"Kami sudah menyiapkan tim untuk melakukan penyelidikan, kenapa hal itu bisa terjadi dan siapa-siapa yang menyebabkannya ," tukas Roy.
Menteri juga mengungkapkan keterkejutannya saat mendapatkan sebuah informasi seputar Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Ia heran, kenapa KOI sampai menjadi pihak yang menyampaikan urusan "uang jaminan" dari Dewan Olimpiade Asia (OCA).
"Baru tadi malam, mendadak KOI memberi tahu kami kalau OCA langsung menagih host city sebesar sekian juta dolar, padahal sebelumnya kami tidak pernah diinformasikan begitu.
"Yang kami tahu, prosedurnya adalah OCA menyerahkan hal ini ke pemerintah pusat, baru ke penyelenggara, bisa langsung ke Wagub DKI atau gubernur Sumatera Selatan. Tidak bisa langsung ke KOI, seolah-olah tidak ada pemertintah. Ini urusan negara lho, OCA semestinya komunikasi langsung dengan pemerintah," tukas Roy.
Ia juga mengadakan, setibanya di bandara Soekarno-Hatta pihaknya akan langsung mengadakan rapat interen untuk mengevaluasi hasil di Asian Games.
"Yang jelas, atlet tidak salah. Kami juga berterima kasih untuk setiap dukungan dari masyarakat," imbuhnya.
(a2s/krs)
