KONI Ingin Anggaran Dana Pelatnas Dikembalikan ke Sistem Hibah, Tak Lagi Swakelola

Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengusulkan perubahan anggaran dana pelatnas atlet: dari swakelola dikembalikan ke sistem hibah. Usulan itu disampaikan KONI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI selama sekitar empat jam.

Dimulai pukul 14.00 WIB di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2014), RDPU yang dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya tersebut dimulai dengan perkenalan, dilanjutkan dengan pemaparan dari KONI dan kemudian sesi tanya jawab dengan para anggota Komisi X.

Dalam RDPU tersebut KONI, di bawah komando ketua Tono Suratman berikut jajarannya serta perwakilan dari pengurus cabang olahraga, tak hanya memaparkan tugas pokok dan fungsi serta sinergitas antara KONI, KOI, dan Kemenpora dalam pembinaan olahraga saja. Mereka juga menjelaskan persiapan pembinaan atlet dalam rangka menghadapi event olahraga nasional dan internasional, serta evaluasi program Satlak Prima.

Dari pembicaraan yang terkuak dalam rapat tersebut yang paling banyak disorot adalah soal anggaran pelatnas yang dinilai KONI sangatlah terbatas. Untuk diketahui, anggaran selalu menjadi persoalan ketika menjelang persiapan multievent tiba. Dimulai dari uang saku yang terbatas, jatah try out yang terbatas, dukungan suplemen dan vitamin yang tak kunjung tiba, peralatan yang masih bermasalah, di mana semua bermuara pada anggaran.

Seiring dengan hal tersebut prestasi olahraga Indonesia, dimulai sejak SEA Games 2013 di Myanmar hingga Asian Games 2014 di Korea Selatan, pun gagal mencapai target yang dicanangkan. Dari konteks itulah KONI mengusulkan agar sistem pencairan keuangan anggaran olahraga bisa dikembalikan seperti dulu, yakni dana hibah.

"Kami melaporkan bahwa apa yang kami sampaikan saat ini adalah hanya merevitalisasikan masalah-masalah pembinaan prestasi olahraga yang semakin hari semakin tidak profesional dan optimal," kata Ketua Umum KONI Tono Suratman usai melakukan RDPU.

"Kami menyarankan Komisi X untuk mendorong dan menjelaskan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti usulan kami. Salah satu contoh soal dana atlet yang selama ini menggunakan sistem pencairan swakelola supaya kembali ke fungsinya menjadi dana hibah," tambahnya

Tono melanjutkan, pengalaman yang dirasakan dengan menggunakan sistem swakelola bisa dilihat hasilnya seperti peralatan Asian Games 2014, yang bisa dibilang sampai saat ini belum jelas. Boro-boro soal peralatan, suplemen hingga kebutuhan atlet per hari saja sangat minim. "Makanya kalau persiapan SEA Games Singapura 2015 masih menggunakan sistem itu (swakelola) bukan jadi masalah lagi, tapi sudah buat masalah baru lagi."

Tak hanya sistemnya yang diubah, Tono juga menyarankan agar ada peningkatan dalam hal anggaran untuk pembinaan atlet dari pemerintah. Minimal 1 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Selama ini kita kan hanya dapat 0.014 persen dari APBN. Nah, kami usulkan ada kenaikan minimal 1 persen saja sudah bagus jika dibandingkan negara-negara ASEA seperti Thailand, Filipina yang mendapat diatas tiga persen dari APBN negara mereka. Ya, kami berharap usulan itu bisa jadi pedoman karena yang merasakan betul itu KONI. Jadi mudah-mudahan usulan itu bisa tercapai," harapnya.



(mcy/krs)