21 Hari Jadi Menpora, Imam Nahrawi Keluarkan Beberapa Kebijakan Baru

Jakarta -

Sudah 21 hari Imam Nahrawi menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru. Selama itu pula ada beberapa beberapa kebijakan baru diterapkan olehnya.

Berlangsung di Media Center Kemenpora, Jakarta, Selasa (18/11/2014), politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menguraikan beberapa reformasi birokrasi yang tak hanya diterapkan di jajaran kementeriannya saja, tapi juga di luar kementerian. Tujuannya, kata dia, untuk mendapatkan prestasi sekaligus mempersiapkan Indonesia menuju multievent nasional maupun internasional.

"Saya di sini sudah berumur 21 hari. Tanggal 29 September lalu, saya diperintah Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadi Menpora. ‎Sepanjang 21 hari itu, saya telah melaksanakan tugas dan banyak hal yang saya temui di lapangan," katanya dalam jumpa pers.

"Karenanya saya ingin melaporkan bahwa temuan-temuan itu akan jadi kebijakan saya ke depan, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang."

"Berikut beberapa temuan yang akan menjadi kebijakan tersebut: 1. Bahwa saya sudah melakukan upaya-upaya percepatan reformasi birokrasi. Ini sangat penting karena kebijakan yang dikerjakan Menpora maupun stakeholder tak bisa berjalan dengan baik tanpa ada mindset baru bahwa kita ini menjadi kebangkitan olahraga dan pemuda. Karena itu satu hal yang kami berikan adalah kami sudah menyerahkan tunjangan kinerja bagi seluruh aparatur kementerian kami."

"Dua, kami juga ingin menjadi pionir birokrasi bersih dan harus dimulai dari diri masing-masing. Untuk itu, sebelumnya kami sudah melakukan tes urine bagi seluruh aparatur. Alhamdullilah dari 600 lebih pegawai Kemenpora semua bersih. Semoga ini jadi inspirasi kementerian lain. Tes urine ini akan menjadi kebijakan untuk ke depan khususnya bagi atlet. Misalnya dalam hal perekrutan dan pengiriman atlet. Kami sudah lakukan kerjasama ini secara informal dan akan kami formalkan oleh BNN."

"Tiga, reformasi lain adalah berkaitan dengan jadwal jam kerja. Kami sudah memutuskan untuk memulai waktu kerja pukul 07.00 WIB. Sehingga ketika mereka berangkat dari rumah tidak berhadapan dengan macet. Kemudian jadwal pulang jadi dimajukan pukul 15.00 WIB, dengan demikian mereka bisa lebih lama bertemu dengan keluarga."

"Empat, saya sudah melaporkan harta kekayaan saya ke KPK dan ini akan saya lakukan secara rutin. Rencananya, saya juga akan meminta para eselon untuk memberikan laporannya lagi ke KPK. Dalam sebulan akan kami kumpulkan dan saya laporkan harta kekayaan mereka ke KPK.

"Lima, beberapa hal lainnya terkait recruitment atlet menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). ‎Karena ini jadi tagihan dari para pejuang kita. Maka kami akan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (‎PAN) terkait hal tersebut. Selebihnya kami juga sedang berpikir keras supaya para atlet punya dana abadi. Tapi ini masih menjadi pikiran yang besar di jajaran kami."

"Enam, terkait sarana dan prasarana olahraga yang Indonesia punya saya merasa cukup prihatin. Untuk itu, kebijakan kami setiap desa harus punya lapangan sepakbola, voli, dan bulutangkis. Ini harus koordinasi dengan kementerian terkait supaya bisa masuk ke kas desa. Kami ingin meniru negara lain dan memulainya dari desa."

"Kami juga akan kembali membudidayakan soal ‎Kesegaran Jasmani seperti saat sekolah dulu. Nanti kami akan susun SKJ untuk SD, SMP, dan SMA, bahkan perusahaan. Jadi sebelum melakukan kerja atau pendidikan harus kerja walau hannya 5 sampai 10 menit. Karena ini bukan semata-mata kebugaran tapi relasi sosial. Pertemuan antara pegawai yang satu dengan yang lain sangat penting."

"Tujuh, terkait dengan pertukaran pemuda dan pelajar kami akan koordinasi dengan kementerian terkait. Kami akan membekali pahlawan menjadi jubir Indonesia."

"Delapan, terkait sarana dan prasarana kami juga sudah membentuk tim koordinasi dengan KPK untuk mendalami apakah Hambalang bisa teruskan atau tidak. Bagi saya ini penting untuk memanfaatkan itu. Alhamdullilah saya sudah mendapat lampu hijau dari wakil presiden, kalau terwujud sarana dan prasarana kita menjadi lebih baik. Bahwa di belakang ada persoalan hukum saya meminta KPK untuk bisa menyelesaikan itu."

"Sembilan, kemudian berikutnya kami (Kemenpora) juga diberi mandat untuk menyiapkan beberapa event nasional dan internasional. Baik itu PON Remaja di Surabaya, yang baru pertama kali digelar, SEA Games 2015, hingga Olimpiade 2016 Rio de Janeiro."

"Sepuluh, terkait tuan rumah Asian Games. Saya sudah memberi surat rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk percepatan perpindahan Lebak Bulus ke Taman BMW. Bahwa sampai saat ini kasus tersebut masih bersengketa, kami serahkan semua kepada mereka."

"Pihak kami (Kemenpora) juga sudah meninjau beberapa venue di Sumatera Selatan dan Jakarta. Tapi Jawa Barat memang belum. Kabar baiknya, alhamdullilah Presiden RI Joko widodo telah meminta saya untuk memaparkan multievent."

"Mengenai target, sampai saat ini saya belum bisa bicara target. Tapi yang pasti kami ingin menang semenang-menangnya.

"Terkait bonus atlet pihak kami (Kemenpora) akan berikan tanggal 28 November. Kami sudah menyiapkan itu semua."

(mcy/roz)