Payung Hukum Penyelenggaraan Asian Games Diharapkan Segera Terbit

Jakarta - ‎Dua bulan sejak Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Games 2018, payung hukum yang menjadi dasar terkait pekerjaan untuk mempersiapkan ajang olahraga multievent tersebut belum juga terbit.

Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) bisa segera terbit paling maksimal dua bulan sejak penetapan, yakni September kemarin.

"‎Berdasarkan Olimpic Committe of Asia (OCA) maksimum dua bulan (sejak ditetapkan) sudah ada payung hukumnya. Ini supaya kami bisa mempersiapkan semua dengan baik," kata ‎ Ketua Umum KOI, Rita Subowo, dalam jumpa persnya di Kantor KOI, FX Plaza, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

"Selain itu, tiga hari lalu kami juga sudah bertemu dengan Presiden OCA di Phuket, Thailand. Mereka bertanya soal kapan payung hukum Indonesia diterbitkan? Karena awal Januari tahun depan, komisi koordinasi dari OCA akan datang ke Indonesia untuk melihat seperti apa. Jadi kami berharap sekali Keppres itu ada," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, sempat mengatakan Presiden RI Joko Widodo akan menerbitkan Keppres akhir Desember nanti.

"Keppres akan keluar akhir Desember mendatang. Tapi saat ini kami masih menyusun draft Keppres Asian Games dengan mengundang pejabat Eselon 1 dan 2, Sekretaris Negara, dan beberapa kementerian lainnya untuk membicarakan persiapan Asian Games ini," kata Imam dalam kesempatan terpisah.

Menurut Imam, Keppres nantinya akan berisi tentang pendanaan multicabang sekaligus pembentukkan panitia dalam penyelenggaraan Asian Games‎. Sementara untuk pembiayaan, ‎Kemenpora akan dibantu oleh beberapa pihak seperti BUMN, pihak swasta, dan non-kementerian.

"Semua kementerian akan ikut terlibat dalam menyukseskan perhelatan besar ini. Misalnya seperti Kementerian Perhubungan jika kita bicara soal transportasi, dan kementerian lainnya."

(mcy/din)