detikSport
Follow detikSport Linkedin share
Rabu, 11 Mar 2015 23:48 WIB

KONI Legowo Terima Putusan MK

- detikSport
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan uji materi Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), selaku penggugat pemerintah, legowo menanggapi hasil keputusan tersebut.

KONI menggugat UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) pada pasal 36 ayat 1 dan 3, pasal 40, pasal 43, pasal 44, pasal 69, pasal 70 dan pasal 88 ayat 2 dan 3. Namun, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, permohonan uji materi UU SKN Nomor 3 tahun 2005 tersebut ditolak.

"Mengadili, menyatakan, menolak permohonan para pemohon untuk sebagian. Beberapa pasal yang dimohonkan tidak jelas dan kabur," kata Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/3).

Ketua Umum KONI, Tono Suratman, tidak memprotes keputusan tersebut. Sebaliknya, dia mengaku menerima hasil putusan tersebut. "Ya, hasil keputusan tadi permohonan tidak dikabulkan. Tapi itu tidak mengurangi langkah untuk memajukan prestasi," kata Tono, usai sidang.

"Yang penting tidak akan ada lagi tumpang tindih karena sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan harus dipatuhi. Ini 'kan hanya mempertegas permohonan kami pada MK," lanjut dia.

Setelah keputusan ini, Tono akan mengumpulkan jajarannya untuk rapat membahas segala sesuatu yang perlu pembenahan agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

"Ya, kami setelah ini fokus pada masing-masing tugas. Kalau itu bisa kami lakukan pasti bisa fokus pada prestasi. Saya akan bertemu dengan jajaran semua cabor. Nanti juga akan ada rapat anggota untuk menyampaikan keputusan ini," ucapnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Jenderal KOI, Hifni Hasan, berharap keputusan ini bisa membangkitkan semangat olahraga, dan tidak ada perbedaan dan perpecahan antara KONI dan KOI.

"Keputusan ini sangat simple dan mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat olahraga kita. Jadi tidak ada lagi perbedaan dan perpecahan antara KONI dan KOI. Atas keputusan ini tidak ada lagi jalan bagi KONI untuk melakukan banding atau kasasi karena keputusan ini bersifat final dan mengikat," kata Hifni.

UU SKN dinilai majelis hakim tidak tumpang tindih pengaturan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, KONI, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga. Namun, masing-masing saling berkaitan dan saling berkoordinasi yang hal ini sudah ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU SKN ini.

(roz/mfi)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com