Raparnas KONI Terancam Hujan Interupsi

Samarinda - Ajang Rapat Akbar Nasional KONI 2005 terancam bakal dihujani interupsi. Perbedaan status peserta dan peninjau menjadi masalahnya.Ditemui sebelum acara penyambutan Raparnas di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Minggu malam (20/2) Wakil Ketua KONI Pusat Rita Soebowo mengungkapkan bahwa beberapa organisasi akan tampil sebagai peninjau, bukan peserta.PB PHSI (Pengusrus Besar Persatuan Hoki Seluruh Indonesia) dan tiga pengurus lainnya, masing-masing Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI), Federasi Binaraga Indonesia (FBI), PB Wushu Indonesia (WI) dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI dipastikan hadir sebagai peninjau di Raparnas yang akan digelar 21-22 Februari nanti."Karena belum melaporkan hasil kongres ke KONI atau ada pengurus yang belum disahkan dan masih adanya masalah yang mengganjal, maka akan ada beberapa PB yang hadir sebagai peninjau," jelas Rita Soebowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB PBVSI (Persatuan Bola Voli SeluruhIndonesia) ini.Sedangkan untuk SIWO PWI, status seksi wartawan olahraga ini dijadikan peninjau karena dianggap tidak aktif.Perubahan status tersebut dibantah oleh PHSI dan SIWO. Rajkumar dari PHSI membantah sebagai peninjau, karena di undangan tertera sebagai peserta."Itu tidak benar, kita disini sebagai peserta, lihat saja di undangannya. Kalau KONI Pusat bilang kita hadir sebagai peninjau saja, lihat saja nanti," tutur Rajkumar.Sementara wakil SIWO Mike Wangge juga memberikan bantahan. Bahkan pihaknya tidak menerima pemberitahuan tentang penurunan statusnya di raparnas."Di raparnas dulu kami sebagai peserta. Kami akan interupsi berkaitan dengan penuruan status dari peserta menjadi peninjau. Penurunan itu tidak diberitahukan sebelumnya, tahu-tahu di undangan kami tertera sebagai peninjau," tutur Mike.Mengenai ancaman interupsi yang bakal berdatangan, Ketua Harian Konida Kaltim H Achmad Husri menjelaskan tidak mempermasalahkan hal itu. Sebagai penyelenggara, pihaknya hanya menyediakan fasilitas dan tidak punya hak untuk mencampuri keputusan KONI Pusat."Tugas kami hanya menyediakan gelanggangnya. Mengenai permasalahan status peninjau atau peserta, itu keputusan KONI Pusat. Kami tidak ada wewenang, kalau bisa yang terbaik adalah menghindari perselisihan," tandas AchmadHusri. (lom/)