Tanpa Subsidi Kompleks Olahraga Sempaja Tetap Beroperasi

Tanpa Subsidi Kompleks Olahraga Sempaja Tetap Beroperasi

- Sport
Selasa, 22 Feb 2005 18:12 WIB
Jakarta - Tanpa subsidi pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Badan Pelaksana Pengelola Kompleks Olahraga Sempaja (BPPKOS), Samarinda, tetap beroperasi. Pertanyaannya, sampai kapan hal itu bisa bertahan.Dijelaskan Agus Tamtomo, direktur utama BPPKOS, pihaknya sama sekali tidak memperoleh subsidi dalam menjalankan tugasnya selama 10 bulan. Meski ttidak terlalu mempermasalahkannya, namun hal tersebut tetap saja menyulitkan ruang gerak pengelola untuk mengoptimalkan upaya menjaring pemasukan."Kami tidak pernah didukung subsidi pemprov dalam mengoperasikan kompleks olahraga ini. Tidak satu rupiah pun. Tapi itu bukan masalah, namun kami jadi tidak bisa memaksimalkan fasilitas ini dikarenakan dalam pelaksanaannya kami berjalan lambat," tutur Agus kepada wartawan di gedung Pusdiklat Sempaja, Selasa (22/2/2005).Ditambahkannya, pihak pengelola juga mendapat kesulitan untuk mengkomersilkan sekitar delapan unit bangunan yang berada di Kompleks tersebut. Pasalnya saat diserahkan pemprov kepada pengelola, fasilitas beberapa bangunan belum lengkap."Hotel Atlet itu nilai komersilnya yang paling besar, tetapi baru sampai lantai 4 yang kamarnya dilengkapi tempat tidur, fasilitas genset, kitchen set. Untuk laundry juga belum ada. Tak hanya itu, tiang net di arena basket juga belum terpasang," tandas Agus.Padahal untuk operasional diperlukan dana Rp 105-160 juta per bulan, seperti untuk kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Sedangkan pemasukan sendiri murni hanya diperoleh dari hasil komersil kompleks olahraga itu."Memang untuk saat ini pemasukan masih bisa menutupi pengeluaran, tapi itu entah sampai kapan. Bahkan dua bulan ini kami sama sekali tidak terima pemasukan," imbuhnya.Dibeberkan Agus, belum diterimanya pemasukan mungkin disebabkan respons masyarakat yang menganggap biaya penyewaan tempat di komplek tersebut tergolong mahal.Masalah subsidi itu sudah dibicarakan dengan badan pengelola dan pemprov, namun sampai kini badan pelaksana belum menerima tindak lanjutnya. (a2s/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads