Satlak Prima Dukung Rencana Pembekuan Anggaran Cabor Bermasalah

Jakarta - Komisi X DPR RI mengusulkan untuk membekukan anggaran dana cabang-cabang olahraga yang bermasalah. Kepala Satlak Prima, Prima Suwarno, menyebut ide tersebut bisa saja direalisasikan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X dengan KONI, KOI, dan Satlak Prima, yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Rabu (26/8/2015) kemarin, dihasilkan keputusan untuk mendesak Kemenpora, KONI, dan KOI, untuk segera menyelesaikan cabor-cabor bermasalah.

Menurut Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, konflik di dalam cabor memberi dampak negatif kepada prestasi Indonesia di multievent internasional. Termasuk juga merugikan atlet yang ada di dalamnya.

Cabang olahraga yang masih bermasalah masih diberikan waktu untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang mendera mereka. Tapi jika konfliknya masih berlarut maka Komisi X akan mempertimbangkan untuk tidak mencairkan dana pembinaannya.

"Kami memberi waktu kepada pemerintah (Kemenpora), KONI, KOI, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dua pekan lagi kami akan mengadakan RAPBN anggaran 2016. Jika memang tidak bisa selesai, kami pertimbangkan untuk dibekukan dananya," ujar Ketua Komisi X DPR, Teuku Rifky Harsya.

Desakan itu disambut positif oleh Kasatlak Prima sekaligus Wakil Ketua KONI, Suwarno.

"Saya setuju saja soal itu (pembekuan anggaran) jika memang masih banyak kepengurusan yang gaduh (ada dualisme). Tapi sekarang begini ya, KONI kurang tegas bagaimana terhadap tenis meja. KONI sudah tegas dengan membentuk kepengurusan PTMSI yang Ketuanya adalah Marzuki Ali. Tapi tidak serta merta yang sudah dibentuk KONI menjadi anggota KOI. Makanya muncul kepengurusan lain atas nama Oegroseno. Jadi kurang tegas bagaimana?"

"Padahal untuk masalah keorganisasian dan pembinaan atlet itu adalah (wewenang) KONI. Dan mestinya secara otomatis juga kalau sudah dibentuk KONI maka otomatis jadi anggota KOI. Tapi kenyataannya tidak seperti itu," ungkapnya.

Sayangnya, dualisme tak hanya terjadi di lingkungan induk cabang olahraga saja. Tapi stakeholder olahraga yaitu KONI-KOI juga mengalami persoalan yang sama. "Ini yang namanya ego sektoral para pemangku kebijakan. Harusnya tidak seperti itu, pedomannya kembali ke Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Kalau kemudian Tupoksinya ada tumpang tindih yang akan jadi seperti itu," ucap Warno.

"Makanya sebenarnya saya setuju saja kalau ada usulan dari Komisi X itu. Karena bagi Satlak Prima dualisme cabor justru mempersulit timnya untuk melakukan rekruitmen atau seleksi atlet dalam menuju multievent. Seperti saat SEA Games 2015 Juni kemarin yaitu balap sepeda dan tenis meja," simpulnya.

Sebagai gambaran, selain kepengurusan cabang tenis meja, dualisme kepengurusan juga terjadi di taekwondo. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PB TI) mendapat pesaing dengan hadirnya UTI Pro. Sementara untuk cabang berkuda yakni antara EFI dan Pordasi, disebut-sebut sudah hampir tuntas. Ketua EFI yaitu Irvan Gading tengah menderita sakit sehingga kendali kepengurusan untuk sementara diambil alih KONI Pusat.

(mcy/din)