Ada Aturan Main Soal Kasatlak Prima Rangkap Jabatan

Jakarta - ‎Hampir seluruh kandidat Kasatlak Prima rangkap jabatan. Kemenpora dan Dewan satlak Prima akan membuat Pakta Integritas untuk membatasi itu.

Dari tujuh nama calon Kasatlak Prima yaitu Ahmad Sucipto, Lukman Niode, Profesor Mulyana, Richard Sam Bera, Anton Subowo, Suwarno, dan ‎Sadik Algadri mayoritas hampir semua saat ini sedang memangku jabatan di beragam organisasi.

Anton Subowo misalnya, selain menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PP PBSI, ia adalah Presiden Badminton Asia Confederation (BAC). Lukman Niode sebagai Ketua Dewan Pakar PB PRSI, sementara Richard Sam Bera sebagai anggota Dewan Satlak Prima, dan Sadik Algadri saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia.

Bahkan Suwarno yang saat ini juga masuk dalam bursa calon merupakan Wakil Ketua Umum KONI Pusat.

"Nanti kami akan buat semacam pakta integritas. Kami bukan meng-copy paste KPK atau apa. Tapi saat seseorang terpilih menjadi Ketua Satlak Prima, dia harus menandatangi suatu pakta integritas bahwa dia akan melepaskan jabatan-jabatan yang lain agar bisa fokus ke Satlak Prima," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, di sela fit and proper test para calon Kasatlak Prima, di Wisma Kemenpora, Senayan, Jumat (28/8/2015).

Nantinya, dalam penandatanganan pakta integritas akan disaksikan oleh Menpora Imam Nahrawi. ‎"Jika perlu kami paparkan juga ke media. Ini supaya ada komitmen yang jelas dari mereka," ucapnya.

"Sanksi pasti ada tapi at least kalau itu dilanggar akan ada moral hazard (sanksi moral)."

Lantas bagaimana jika anggotanya yang rangkap jabatan? "Itu hanya masalah teknis. Yang penting kami buat kesepakatan dengan ketuanya dulu. Mungkin tidak bisa kami berlakukan untuk semua anggotanya Satlak Prima tapi role model di atas bisa mendorong ke bawahnya," paparnya.

Begitu juga dengan hubungan antara Satlak dengan PB cabor. Gatot menjelaskan siapapun yang terpilih menjadi Kasatlak bukan berarti punya otoritas secara penuh. Karena Dewan Pelaksana Prima berhak mengkoreksi mana yang benar dan salah.

"Ke depannya Kasatlak terpilih akan kami ajak dialog grand design-nya seperti apa. Lalu bagaimana sistem komunikasinya, karena kami juga ingin tahu. ‎Jika ada yang salah Dewan berhak untuk mengoreksi," kata dia.

"Begitu jika dalam pencapaian target tertentu dia gagal? Ya, bye," tegas Gatot.

(mcy/din)