Soal Kontrak Tuan Rumah Asian Games 2018, KOI Siap Jelaskan ke DPR

Jakarta - Dana Asian Games 2018 menjadi bahasan dalam Rapat Kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Komisi X DPR RI, utamanya karena sebuah nominal 30 juta dolar AS. Ketua Umum KOI Rita Subowo pun siap memberikan penjelasan.

Dalam Raker dengan agenda penyerapan anggaran APBN 2015, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015) kemarin, Utut Adianto selaku anggota Komisi X DPR RI mempertanyakan dana 30 juta dolar AS untuk kepentingan television and radio broadcasting services, yang harus disetorkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA).

[Baca juga: Dana Asian Games Jadi Bahasan Serius di Rapat Kemenpora dan Komisi X DPR]

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun langsung meminta KOI untuk memberi penjelasan terbuka kepada DPR terkait Host City Contract (HCC) Asian Games 2018.

[Baca juga: Menpora Minta KOI Jelaskan soal Kontrak Tuan Rumah Asian Games 2018 ke DPR]

Menanggapi itu, Rita Subowo tak menampik ada kebutuhan untuk dana 30 juta dolar AS. Namun, dana itu masih bisa dinegoisasi dan tidak harus dibayarkan saat ini juga, atau by term.

"Kami sudah dua-tiga kali RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi X, dan soal 2 juta dolar AS dan 15 juta dolar AS itu sudah dijelaskan. Tapi memang saat itu Bapak Utut itu tidak hadir," kata Rita, ketika ditemui di PP ITKON Senayan, usai rapat ‎persiapan lounching logo Asian Games 2018, Jumat (4/9).

"Sementara soal dana 30 juta dolar AS untuk broadcast, itu memang sudah menjadi standar plafon kualitas broadcast OCA ke semua negara pelaksana Asian Games, diperkirakan 30 juta dolar AS. 30 juta dolar AS itu pun tidak ada tenggat waktu. By term. Jadi bukannya kita langsung bayar untuk tiga tahun. Kalau dibutuhkan tahun ini 2 juta atau 3 juta dulu tidak apa-apa," sebutnya.

Ia juga menampik jika dirinya menutupi soal kebutuhan dana tersebut. Sebaliknya ia ingin segala hal yang berkaitan dengan Asian Games serba transparan. Saat ini OCA juga disebutnya ingin membantu Indonesia mengingat waktu yang dimiliki hanya tiga setengah tahun. Berbeda dengan negara-negara tuan rumah lain yang umumnya punya waktu persiapan sekitar 6-8 tahun.

"OCA dalam hal ini hanya membantu kok. Apalagi waktu yang dipunya Indonesia hanya sedikit. Jangan sampai siapapun yang menjadi tuan rumah tidak maksimal dan jangan sampai membebankan," ungkapnya.

Ditambahkan Rita, dirinya juga memahami kondisi perekonomian Indonesia yang tengah merosot. "Tapi kan setelah berkomunikasi dengan Kemenpora ternyata Asian Games tetap jalan terus. Buat kami apapun yang diputuskan pemerintah, kami siap meneruskan dan melaksanakan. Jadi ini bukan maunya kami. Toh tidak terlalu banyak juga yang harus dibangun, bisa pakai eksibi center, bisa pakai putra daerah untuk segala macam promosi, sehingga dananya bisa dikembalikan kepada Indonesia. Jadi transparasi ini penting," bebernya.



(mcy/krs)