Belum ada sepekan pendaftaran bursa pencalonan ketua umum KOI dibuka, beberapa kandidat bermunculan. Nama terakhir yang dikabarkan akan ikut bertarung di bursa adalah Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Alfitra Salamm.
"Saya memang ada rencana untuk maju. Ini karena ada usulan dari beberapa PB yang meminta saya ikut dalam bursa tersebut," kata Alfitra kepada detikSport, Senin (5/10/2015).
Salah satu misi utama Alftira adalah membuat KONI dan KOI kembali berada dalam satu komando. Sebab, "dualisme" induk olahraga tersebut sudah lama ditengarai menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan olahraga di tanah air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pria yang juga menjabat ketua PB PSI (Persatuan Squash Indonesia) ini, selama ini koordinasi antara KOI, KONI, dan pemerintah dinilainya belum maksimal.
"KOI memang untuk penyelenggaraan multievent, tapi harusnya organisasi ini bisa juga terlibat langsung untuk penyukseskan prestasi atlet. Jadi tidak hanya penyelenggaraan saja. Nah, saya ingin ada terintegrasi antara persiapan atlet dan penyelenggaran. Dan itu butuh kerjasama KONI, KOI, dan pemerintah.
"Ke depan saya ingin KONI dan KOI berada dalam satu komando. KOI-nya tetap, tapi satu komando dengan KONI (tidak dua kepala lagi). Jadi nantinya tidak seperti sekarang ada gesekan dikeduanya," ungkapnya.
Kendati demikian, niat dari Alfitra bisa saja terganjal karena sampai saat ini ia belum meminta restu kepada Menpora Imam Nahrawi. Di samping, berbagai syarat lainnya juga harus ia penuhi dalam waktu dekat.
Β
"Saya belum tahu persis berapa PB yang mendukung saya, tetapi sebagai Sesmenpora tentu tidak bisa asal mengajukan. Artinya mesti minta persetujuan atau perintah dari Bapak Menteri (Imam Nahrawi)," katanya.
"Saya belum beritahu beliau. Mungkin ketika sudah semakin banyak yang mendukung saya, baru saya akan komunikasi dengan beliau (Menpora).
"Kalau soal syarat-syarat yang sudah diumumkan oleh Tim Penjaring KOI, saya sebagai ketua umum squah memang baru. Tetapi sebagai salah satu syarat yang mengurus cabor sudah pernah.
"Di samping itu saya juga sudah cukup berpengalaman mengelola PB-PB selama ini. Tapi ya itu kita lihat nanti, terpenting maju dulu dan dapat persetujuan dari pemerintah. Karena semua tergantung Pak Menteri. Kalau dapat restu baru maju," pungkasnya.
(mcy/a2s)











































