Dibentuk, Satgas untuk Awasi Pembangunan Fisik Asian Games 2018

Jakarta -

Sebuah satuan tugas (Satgas) pengawasan pembangunan fisik persiapan Asian Games 2018 telah dibentuk. Satgas akan dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono.

Demikian hal itu diungkapkan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengungkapkan hasil rapat yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan dihadiri Kementerian Keuangan, KemenPU, dan Komite Olimpiade Indonesia, di Posko Asian Games, Rabu (9/12/2016) kemarin.

Satgas nantinya berfungsi untuk mengawasi seluruh pengerjaan pembangunan fisik, baik itu di Gelora Bung Karno, Senayan, Kemayoran, dan Palembang.

"Kemarin kami seharian rapat dipimpin oleh bapak Pratikno. Ada beberapa hal yang dibahas, selain soal wisma atlet dan mendengar laporan kemajuan GBK. Dalam rapat itu juga diputus akan dibentuk Satgas untuk mengawasi pembangunan dan renovasi fisik GBK, Kemayoran, dan Palembang," kata Gatot.

Satgas, disebut Gatot, akan dipimpin langsung oleh Menteri PU, Basuki Hadimuljo, dengan beranggotakan Kemenpora, Setneg, Kementerian PMK, BPKP, Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno Senayan, DKI, dan Sumatera Selatan, serta beberapa kementerian lain.

Nantinya Satgas menjalani fungsi bersifat teknikal supervisi yang mengawasi mulai dari perencanaan hingga pembangunan serta renovasi fisik. Sementara pertanggung jawabannya tetap kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Satgas ini sebenarnya ide dari bapak Pratikno dan Bapak Basuki. Tapi Satgas ini tidak akan masuk dalam susunan kepanitiaan Asian Games, karena sifatnya lebih mem-backup panitia pelaksana saja," ungkapnya.

Kepala Komunikasi Publik Kemenpora ini juga meyakini Satgas tidak akan overlapping dengan panitia pelaksana Asian Games karena sifatnya hanya asistensi, dan dasar hukumnya hanya cukup pada Peraturan Menteri (Permen).

"Draft Satgasnya masih disusun, begitu dengan detil pekerjaannya seperti apa masih belum dirinci. Tapi kurang lebih Satgas ini hanya teknik supervisi. Misalnya, tempo hari GBK angka anggarannya Rp 76,5 miliar, tapi kemudian saat RDP DPR yang diterima hanya Rp 500 miliar. Itupun saat rapat kemarin dikritisi oleh Menteri PU karena yang lebih tahu biaya pembangunannya oleh mereka. Jadi itu poinnya," pungkasnya.

(mcy/din)