Bakal dibanjiri sekitar 14 ribu atlet dan ofisial, Jakarta justru belum menyiapkan wisma atlet. Tanah milik Sekretaris Negara seluas 11 hektar di Kemayoran yang dihibahkan DKI Jakarta belum juga bisa digarap. Masih ada persoalan dengan DPR untuk memulai pekerjaan.
Persoalan pengalihan aset ini terjadi karena DPR menilai hibah itu harus melalui persetujuan DPR. DPR pun membentuk Panita Kerja (Panja) terkait permasalahan aset-aset negara yang dalamnya termasuk lahan Kemayoran dan hingga kini belum ada keputusan final terkait hibah ini. Padahal masa reses sudah dekat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan wisma atlet tetap jalan. Kalau pun tidak, bisa pemerintah (pusat) yang bangun," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).
"Ini masalahnya karena (hibah) dari Setneg ke DKI Jakarta. Sebagian (pembangunan sarana) dibangun PU dan yang dibangun PU enggak ada masalah," sambungnya.
Ia pun menegaskan usai Asian Games, Wisma Atlet akan dibuat menjadi rumah susun sewa (rusunawa) untuk masyarakat kalangan bawah.
"Hanya persepsi saja. Ini hanya persepsi setelah dipakai jadi rumah masyarakat (rusunawa)," pungkasnya.
Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar persiapan Asian Games harus segera dikebut. Soal ribut-ribut wisma atlet, Jokowi kembali mengingatkan bahwa ada kepentingan dan nama baik negara untuk event internasional.
"Kampung atlet yang saya dengar hari ini masih ada sedikit masalah. Ini sekali lagi adalah event internasional. Dari sisi perencanaan betul-betul harus matang, dari sisi pengorganisasian harus detil dan lapangannya harus dikuasai sehingga saya minta agar semuanya dalam kondisi matang," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, hari ini.
(bil/fem)










































