.webp)
Pemerintah yakin pembangunan wisma atlet untuk Asian Games 2018 akan selesai pada waktunya. Urusan infrastruktur ini akan berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Demikian antara lain hasil rapat mengenai persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan MotoGP 2017-2019 di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, (11/10/2016), yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta diikuti sejumlah menteri terkait.
Kepada wartawan seusai rapat, Menpupera Basuki Hadimuljono mengatakan, wisma atlet yang akan dibangun di Kemayoran berjumlah 15 tower, yang setelah event akan difungsikan sebagai rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dan rusunami (rumah susun sederhana milik).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebutkan, anggaran yang disediakan untuk pembangunan wisma atlet khusus di Kemayoran adalah Rp 3 triliun.
"Hari ini sudah mulai lelang. Dalam rangka tender ini, kita siap dengan uang muka Rp 1 triliun, lebih sedikit. Nanti sisanya dari APBN-P. Rencananya, 9 Maret sudah siap di-groundbreaking dan akan selesai sesuai target, yaitu Juli 2017," tukas Basuki.
Mengenai wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, hingga kini sudah dibangun tiga tower, dan akan ditambah tiga lagi di tahun 2016.
"Kami sudah siapkan 2 tower untuk ditender hari ini. Kemudian juga dengan Perumnas akan dikoordinasikan dengan Pak Gubernur (Alex Noerdin), karena mahalnya lahan. Dari Pemprov Sumsel 5 tower dengan Perumnas."
Selain wisma atlet, Kemenpupera juga telah diinstruksikan presiden untuk mengomandoi urusan renovasi venue-venue.
"Khususnya GBK, itu semua akan dilakukan oleh Kemenpupera. Jadi, sudah tidak ada masalah dengan Pemprov DKI, berkaitan dengan hibah, karena pemerintah pusat atau Pupera yang akan melaksanakan pembangunan wisma atlet dan venue-venue," papar Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Dijelaskan Basuki, ada 13 lokasi di kawasan GBK yang akan direnovasi. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia untuk memperbarui GBK, karena termasuk "heritage building".
"Memang ada sedikit masalah terkait velodrome dan pacuan kuda. Ini sedang kami kaji, apakah akan tetap dibangun Pemprov DKI. Pak gubernurnya hari ini tidak bisa datang. Tapi, kami bisa pastikan, velodrome dan pacuan kuda akan tetap dilakukan. Ada beberapa alternatif, bisa di Jakarta atau Jawa Barat. Tapi insyaallah semua akan teratasi," tambah Puan.
Ahok Kecewa Jakpro
Di tempat terpisah, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum dapat memastikan sampai di mana progres revitalisasi GOR Velodrome untuk persiapan Asian Games 2018. Pasalnya, saat ini ada beberapa direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang memilih mundur.
"Kita enggak tahu. Mereka nyerah saja begitu kita tanya. Makanya itu (jadi) alasan mereka mau mundur," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).
Ahok menengarai alasan mundurnya sejumlah direksi Jakpro lantaran dicoretnya dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk 6 BUMD dalam evaluasi APBD 2016, termasuk untuk Jakpro. Sehingga, banyak proyek yang tidak bisa dikerjakan.
"Kalau enggak sanggup mungkin diambil alih, mesti ada Keppres penunjukan langsung untuk yang kerjain. Duit ada, semua ada," sambungnya.
Ahok pun menyebut rencana BTO (Build Transfer Operation) untuk revitalisasi GOR Velodrome pun sulit. Sebab untuk proses pelelangan tidak bisa karena waktunya yang terlampau mepet. Ahok tadinya berencana melelang revitalisasi itu ke pemerintah pusat agar dapat segera dikerjakan.
"Kalau dialihkan dan mau lelang, kita enggak bisa, enggak keburu. Ngerjain Velodrome 'kan harus hati-hati," imbuh Ahok.
Ahok pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Jakpro. Menurutnya apabila sejak awal tidak sanggup, maka seharusnya mereka memberitahukan. Dengan begitu, proyek-proyek di Ibu Kota yang sudah ditugaskan kepada Jakpro tidak tersendat.
"Jakpro cuma bilang mau ini mau ini saja, kalau enggak sanggup bilang enggak sanggup. Kan enggak benar ini kepentingan nasional. Jadi lebih baik bilang enggak bisa. Dia bilang bisa, mana bisa hitung saja waktunya," terangnya.
Sejumlah proyek besar ditugaskan kepada Jakpro, seperti revitalisasi GOR Velodrome, pembangunan tempat sampah berteknologi ITF di sejumlah titik dan masih banyak lagi. Ahok merasa kecewa karena proyek-proyek yang dijanjikannya molor karena ketidaksanggupan Jakpro memenuhi target.
"LRT juga enggak jelas. Makanya kalau mereka mau mundur ya silakan kita cari lagi siapa. (Dirut PT Jakpro Abdul Hadi) Mau mundur juga," kata Ahok.
Dia enggan terlalu memusingkan mundurnya sejumlah direksi Jakpro. Kalaupun mereka benar mundur maka Ahok harus mencari pengganti direksi Jakpro dengan segera.
Dari 7 BUMD yang diusulkan menerima PMP, hanya PT MRT Jakarta yang disetujui Kemendagri. Sementara itu, 6 BUMD lainnya seperti untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Transportasi Jakarta yang diajukan dalam APBD 2016 dicoret.
Adapun 7 BUMD yang diusulkan Pemprov dalam Rancangan KUA-PPAS 2016, antara lain PT MRT Jakarta sebesar Rp 2,28 triliun, PT Jakpro sebesar Rp 2,95 triliun, PD PAL Jaya sebesar Rp 370 miliar, PT Bank DKI sebesar Rp 500 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 50 miliar, PT TransJakarta sebesar Rp 750 miliar dan PD Pasar Jaya sebesar Rp 370 miliar. Total dari PMP tersebut adalah Rp 7,27 triliun.
(a2s/din)
