Kemenpora Ingin BOPI Dipertahankan

Jakarta -

Rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membubarkan Badan Olahraga Profesional Indonesia tidak didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Demikian dikatakan Menteri PAN & RB, Yuddy Crisnandi, usai melakukan rapat koordinasi khusus (Rakorsus) bersama Menkopolhukam di ruang rapat Bima Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jumat (29/1/2016).

Selain BOPI, ada 13 Lembaga Non Struktural (LNS) lain yang direkomendasikan KemenPAN & RB untuk dibubarkan/dinonaktifkan oleh Presiden RI Joko Widodo, dengan alasan tidak efisien dan tumpang tindih tugas dan fungsinya dengan kementerian terkait.

"Dari Kemenpora mereka minta waktu khusus untuk presentasi tentang urgensi BOPI. Intinya, dari Kemenpora ingin lembaga itu tetap ada dan dipertahankan,” ujar Yuddy.

"Petunjuk dar Pak Menkopolhukam, berikan waktu yang memadai. Kita prioritaskan awal pekan depan."

Yuddy menambahkan, yang memiliki kewenangan untuk membubarkan lembaga-lembaga tersebut adalah presiden. Kementerian yang dia pimpin hanya memberi rekomendasi, untuk kemudian dimatangkan dalam rapat khusus.

Kementerian PAN dan RB beberapa waktu lalu memunculkan kontroversi ketika merilis rapor akuntabilitas kinerja 77 kementerian/lembaga negara. Jokowi akhirnya memberikan pernyataan yang dikutip media-media: "Yang menilai kinerja menteri itu presiden. Itu prinsip."

Berita lain: BOPI: Kami Dibentuk oleh UU dan Berperan Selamatkan Uang Negara

Menanggapi isu BOPI, Sekretaris Menpora Alfitra Salamm mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan argumentasi kenapa BOPI harus dipertahankan.

"Keputusannya, masing-masing kementerian yang direkomendasikan itu akan mempresentasikan lagi paparannya ke Menpan. Status BOPI masih ada. Kami diberi waktu sampai Jumat depan, argumentasi kenapa keberatan masing-masing kementerian. Ya nanti minggu ini harus dituntaskan," ujarnya.

(a2s/mfi)