.webp)
Inpres sempat dijadwalkan akan ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada pekan lalu. Itu mengacu pada hasil rapat di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (6/1) lalu. Namun, tanda tangan itu belum bisa dibubuhkan lantaran draft Inpres masih berada di meja Puan. Padahal draft Inpres tersebut sudah diserahkan oleh Kemenpora sejak awal Januari.
"Diharapkan pekan depan sudah bisa selesai meski nantinya masih akan ada sedikit revisi yang sifatnya minor, seperti soal penambahan kewenangan dari aspek keamanan. Dimana Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir yang mengusulkan agar soal keamanan menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan," kata Deputi V Bidang Harmonisasi Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, usai rapat koordinasi Asian Games dan MotoGP di tingkat kementerian, Jumat (29/1/2016).
Kendati Inpres belum terbit, Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Satuan Tugas renovasi GBK terus melakukan sejumlah persiapan terkait Asian Games 2018. "Prinsipnya Menteri PU (Basuki Hadimuljono) sudah melaporkan kalau sudah siap, hanya tinggal tunggu Inpres. Semua juga sepakat untuk dipercepat karena kalau terlambat akan berpengaruh pada renovasi GBK dan wisma atlet," ungkap Gatot.
Selain itu, dalam rapat koordinarsi tingkat menteri tersebut juga dijelaskan bahwa laporan yang diberikan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tidak ada persoalan terkait persiapan pembangunan venue equestrian di Pulo Mas dan velodrome di Rawamangun.
Bertemu OCA di Akhir Pekan Ini
Selain masalah Inpres, Indonesia juga masih ditunggu rapat Koordinasi Komite (Korkom) Asian Games 2018 dengan Olympic Council of Asia (OCA) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 30-31 Januari 2016.
Rapat ini untuk membahas kesiapan dan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana mulai dari perkampungan atlet, venue/tempat pelaksanaan pertandingan, mengenai faktor-faktor pendukung pelaksanaan kegiatan, seperti soal konsep kesiapan broadcast atau siaran media televisi, serta konsep penggunaan teknologi.
"Perintah dari Ibu Puan tadi diminta semua undangan hadir di Korkom, ini sebagai bentuk penghormatan kepada OCA," kata Gatot.
Selain Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Korkom juga mengundang pihak Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, Ketua Satuan Tugas renovasi GBK, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Pulo Mas Jaya, untuk melaporkan lebih detail terkait teknis dan persiapan pembangunan velodrome, wisma atlet, serta venue equestrian.
"Soal Menpora saya sudah minta izin kepada Menko PMK Puan (Maharani) bahwa Bapak Imam (Nahrawi) tidak bisa hadir di Korkom karena saat ini sedang berada di Riyadh, Arab Saudi, untuk kepentingan Asian Paragames 2018," ujar Gatot.
Bicara soal Jakarta, Gatot mengatakan, Puan percaya diri soal Korkom OCA karena menurut laporan dari DKI Jakarta sudah tidak ada masalah dengan persiapan pembangunan venue baik di Rawamangun maupun di Pulo Mas. Sebelumnya Jakarta dapat berbagai masalah, yang akhirnya menimbulkan tarik ulur dan membuat OCA memberikan lampu kuning untuk Indonesia terkait persiapan Asian Games 2018.
(mcy/din)
