OCA Tunggu Pembayaran Dana Broadcast dari Indonesia Sampai Akhir 2016

Jakarta - Sampai akhir tahun ini Olympic Council of Asia (OCA) akan menunggu pembayaran dana broadcast dari Indonesia untuk Asian Games 2018. Dana sebesar 30 juta dolar AS itu tak bisa ditawar lagi.

Pemerintah sebenarnya sempat berusaha bernegosiasi mengenai jumlah dana sekitar Rp 399 miliar itu, juga kemungkinan mengangsur. Tapi permintaan itu ditolak.

"Kami sudah mencoba, tapi (harganya) tetap tidak bisa diturunkan lagi oleh OCA. Negara-negara lain yang sebelumnya jadi penyelenggara Asian Games juga wajib membayar iuran serupa," kata Wakil Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Muddai Madang.

Usaha negosiasi tersebut, jelas Muddai, dilakukan saat rapat Koordinasi Komite Asian Games di Bali, 10-11 Mei lalu. Alasan OCA menolak karena sudah tertuang dalam Host City Contract (HCC) yang ditandatangani ketum KOI periode sebelumnya, Rita Subowo, serta dua perwakilan tuan rumah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, pada 2014 lalu.
                                                                                                                                                                                       
Untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia setidaknya harus mengeluarkan biaya untuk anggaran renovasi serta pembangunan. Pemerintah Indonesia juga diwajibkan membayar biaya sebesar 47 juta dolar AS; 2 juta dolar AS dana garansi deposit untuk Asian Games 2018 kepada OCA, 15 juta dolar AS sebagai bentuk dana marketing dan public relation, dan dana broadcasting sebesar 30 juta dolar AS.

Untuk dana garansi deposit dan dana marketing serta public, pemerintah mengatakan sudah melunasinya tahun lalu. Sementara untuk broadcasting paling lambat ditunggu hingga akhir tahun 2016. "Yang jelas harus dibayar tahun ini. Jika tidak maka Indonesia akan kena sanksi," Muddai.

Dihubungi terpisah, Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, mengatakan saat ini dana broadcast belum ada. Hanya saja pihaknya akan mengusulkan angka tersebut di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

"Kalau pakai APBN murni (dananya) belum ada dan kami tidak ingin menunda ini tahun depan," ujar Gatot.

Gatot beralasan selain karena tahun depan akan memiliki kebutuhan yang beda lagi, jika ditunda-tunda maka Indonesia bakal kena penalti bunga sekitar 5 sampai 10 persen dan itu cukup merugikan.

"Paling tidak jika dana broadcast ini selesai tahun ini kita bisa fokus pada urusan lain. Kalau mundur pun akan kena penalti bunga. Jumlahnya cukup signifikan dan itu mengganggu," ungkapnya.

Disadari Gatot, pada usulan dana broadcast di APBN-P nanti bakal ada penolakan dari sejumlah pihak, seperti saat pengajuan anggaran untuk deposit dan marketing public. Namun, pihaknya akan mencoba menjelaskan secara detil kepada pihak Komisi X DPR RI.

"Kami akui akan gaduh tapi kami akan jelaskan kepada pihak sana bahwa kami sudah nego untuk itu. Kecuali kalau tidak ada bukti, toh Komisi X kan minta dinego. Kami juga akan jelaskan apa dampaknya jika Indonesia tdk membayar broadcast itu. Karena masalahnya sudah given di tanda tangan pihak Indonesia, kecuali belum mungkin akan berbeda," sebutnya.

Nominal untuk dana broadcast memang terbilang besar. Tapi jika dibandingkan dengan Korea Selatan, saat Incheon menjadi tuan rumah Asian Games 2014, OCA meminta biaya broadcast lebih besar yakni 40 juta dolar AS. Dana itu akhirnya relatif setimpal dengan keuntungan Incheon dari hak siar, yaitu sebesar 50 juta dolar AS.


(mcy/krs)