Jika Terbukti Ada Kelalaian, KONI Pusat Akan Hukum PB Muay Thai

PON XIX

Jika Terbukti Ada Kelalaian, KONI Pusat Akan Hukum PB Muay Thai

Mercy Raya - Sport
Jumat, 23 Sep 2016 15:52 WIB
Foto: Mercy Raya/detikSport
Bandung - KONI Pusat meminta pertanggungjawaban Pengurus Besar (PB) Muay Thai sebagai imbas dari terlantarnya 13 atlet di Stasiun Manggarai. Jakarta Selatan. Jika terbkuti ada kelalaian, KONI akan menghukum PB terkait.

Muay thai menjadi satu di antara 12 cabang olahraga ekshibisi pada PON Jabar. Cabor-cabor itu tetap memperebutkan medali namun perolehannya tak masuk dalam penghitungan klasemen.

Nah, Sulteng mengirimkan kontingennya untuk turut tampil dalam ekshibisi muay thai itu. Tapi setelah pertandingan usai dan harus kembali ke Palu, kontingen muay thai Sulteng tak bisa pulang. Mereka mengatakan tak mempunyai cukup dana untuk membeli tiket penerbangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengakuan itu menjadi kontroversi. Sebab, tim muay thai ternyata berangkat tanpa berkoordinasi dengan kontingen Sulteng ataupun KONI Sulteng. Dalam prosesnya Bupati Morowali, Anwar Hafid, menyebut telah memberi uang saku Rp 30 juta saat tim pamitan sebelum ke Bandung.

KONI Pusat sebagai payung induk cabang-cabang organisasi bersikukuh Menurut Wakil Ketua KONI Pusat yang juga ketua Bidang Pengarah Pengawasan PB PON, Suwarno, mengatakan kalau PB PON hanya memfasilitasi venue yang akan digunakan untuk para cabor ekshibisi. Untuk urusan lain menjadi tanggung jawab pengurus pusat/pengurus besar cabang terkait.

"Sejak awal kami sudah beritahu kalau pilih tempat jangan di Bandung lah karena di sini sudah jadi penumpukan. Makanya beberapa dari cabor ekshibisi seperti muay thai itu ada di puncak ya. Itu yang pertama," kata Suwarno.

"Yang kedua, yang bertanggung jawab (untuk kontingen cabor ekshibisi) adalah PP/PB terkait cabor itu sendiri. Pertanggungjawaban itu terkait dengan pembiayaan, lalu terkait dengan masalah pertandingan, medali dan lain-lain, itu tanggung jawabnya PB/PP cabor. Begitu juga untuk masalah kedatangan atlet tanggung jawab mereka di PP/PB jadi bukan PB PON," lanjut dia lagi.

"Masing-masing provinsi lah yang mengirim atletnya. Jadi umpamanya Sulteng ya mengirim atlet muay thai, ya itu pengprov Sultengnya yang menyampaikan kepada Ketum KONI Sulteng. Nah bagaimana bentuk dukungannya itu tidak ada hubungannya dengan PB PON dan tidak ada hubungannya dengan KONI Pusat. Sehingga penanggung jawab biaya mereka adalah pengprov masing-masing.

KONI Pusat berjanji untuk berkomunikasi kepada PB Muay Thai. Bukan tidak mungkin ada sanksi yang akan diberikan kepada PB Muay Thai.

"Sanksi ada tapi dengan catatan kalau memang terbukti kelalaian dan sebagainya tentu akan ada sanksi," pungkasnya.

(mcy/fem)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads