detikSport
Follow detikSport Linkedin share
Kamis, 29 Sep 2016 00:58 WIB

KONI Tolak Anggapan Lepas Tangan Terkait Kericuhan PON Jabar

Mercy Raya - detikSport
Foto: Mindra Purnomo/Grafis
Bandung - Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat akan segera berakhir. Namun, melihat munculnya beberapa kericuhan, pelaksanaannya bisa dibilang jauh dari memuaskan.

Cabang gulat menjadi cabang yang paling banyak membuat kericuhan. Dari lima hari dipertandingkan, lima kali juga ada keributan yang melibatkan wasit dengan pelatih serta suporter. Selain gulat, cabang polo air juga menjadi pertandingan yang paling buruk setelah ada aksi aju jotos antara kontingen DKI dengan anggota TNI-AD. Hal ini tentu menodai tujuan dari PON itu sendiri.

Komite Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, sebagai induk dari semua KONI-KONI daerah, (semestinya) menjadi yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini --di samping juga Pengurus Besar PON, selaku panitia pelaksana penyelenggaraan PON.

Namun, ketika dipertanyakan soal pertanggungjawaban, Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman, mengatakan bahwa semua sudah sesuai aturannya. Artinya, KONI sebagai Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwansrah) bersama PB PON telah menampung segala masukan dan keluhan saat Chef de Mission Meeting sesuai tugak pokok dan fungsi masing-masing. Maka, apa pun yang terjadi berkaitan dengan wasit dan penyelenggaraan pertandingan merupakan tanggung jawab dari PB masing-maasing cabor.

"Itu tanggung jawab PB karena kita dapat aturan, wasit, TD, itu dari PB (pengurus cabang) olahraganya. Lagipula, pemukulan itu 'kan by accident, bukan direncanakan. Beda kalau persoalannya direncanakan, maka itu namanya pidana. Tapi, 'kan ini spontan keluar karena tidak merasa terwadahi," kata dia.

"Tapi, jika memang itu melanggar azas kepatutan. Bukan tidak mungkin si pelaku bisa dikenakan sanksi tegas, yaitu tidak boleh main selama empat tahun. Atau paling berat dia tidak bisa mengiktui PON berikutnya," tambahnya.

Tono juga menolak jika dikatakan lempar handuk menyoal kericuhan yang terjadi di PON XIX. "Kalau lempar handuk, saya pikir tidak. 'Kan ada Dewan Hakim," katanya.

Begitu juga soal suporter yang ikut memperkeruh permasalahan, menurut Tono, itu merupakan wewenang dari kepolisian. "Nah, kerusuhan yang kemarin melibatkan suporter pun, koordinatornya harus bertanggung jawab. Tapi sekarang 'kan sudah selesai."

Menyoal banyaknya kontingen yang merasa tidak puas dengan penyelenggaraan PON, Tono mengimbau agar tidak langsung mengeneralisasi semua cabor yang dipertandingkan. Sebab, faktanya yang terjadi kerusuhan hanya beberapa cabang saja.

"'Kan kita tidak melihatnya langsung digeneralisasi seperti itu. Hanya beberapa cabang saja, tidak semua. Itu biasa bagi saya, selama masih batas kewajaran, itu biasa. Riak tentu ada. Polo air 'kan atlet sama atlet, bukan secara umum untuk PON. Kalau atletnya, ya, atletnya."

"Kecuali penyelenggaraan, artinya, melakukan di luar aturan penyelenggaraan, itu baru KONI dengan PB. Kalau atlet 'kan emosi sesaat di air, kemudian berkembang suporter ke suporter. 'Kan kejadian itu sudah diantisipasi. Tapi, tidak terpikirkan sampai seperti itu kejadiannya. Hal yang terjadi wajar, kejadian by accident yang tidak terduga. Dan itu biasa dalam penyelenggaraan PON," pungkasnya.

(mcy/roz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com