.webp)
"Kita ini kan hampir seluruh event olahraga meninggalkan persoalan hukum dan kami tidak ingin Asian Games sebagai event olahraga yang terbesar di Asia ini, yang mana akan dikuti 40 negara peserta, menimbulkan masalah hukum," kata Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, usai rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Gedung DPR/MPR RI, Senin (10/10/2016).
"Karenanya dimulai dari Satlak Prima dengan pihak yang terlibat banyak yang harus dibenahi dalam rangka selain sukses prestasi, juga akuntabilitas. Kami inginnya Asian Games menimbulkan rasa bangga dan menimbulkan rasa nasionalisme tinggi dan berdampak ke pariwisata. Jadi ini sifatnya lebih ke preventif (pencegahan) karena mulai 2017-2018 nanti akan ada dana triliunan yang dipakai untuk Asian Games," imbuhnya memaparkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Menpora Imam Nahrawi menyebut sikap dan masukan DPR ini sangatlah masuk akal. Terlebih anggaran yang diminta pemerintah ke DPR cukup tinggi yaitu ada di kisaran Rp 4-6 triliun.
"Itu artinya tidak mungkin dianggarkan dalam satu tahun, harus multiyears. Yang kedua, tentu harus minta pengawalan lembaga-lembaga yang memang bertugas untuk mengawal secara administratif tentang pengadaaan barang dan jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP), lalu BPK, jadi DPR minta pelaksanaannnya betul-betul akuntabel dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Imam.
Terkait itu Menpora juga akan mendorong Kementerian Keuangan bisa mengeluarkan kebijakan baru mengingat pagu anggaran indikatif untuk penyelenggaraan Asian Games sebesar Rp 2,7 triliun. "Karena kalau ada permintaan INASGOC sebesar Rp 4-6 triliun, berarti harus ada kebijakan baru dari Kemenkeu, karena uangnya pasti dari kemenkeu. Ini yang terus kami diskusikan."
Erick Thohir, ketua KOI sekaligus ketua INASGOC, mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan KOI penyelenggaraan Asian Games 2018 membutuhkan dana Rp 8,654 triliun, mulai dari persiapan hingga pasca-Asian Games 2018.
Dari jumlah tersebut, menurut Erick, sebesar Rp 2,5 triliun di antaranya berasal dari sponsor. Ssisanya masih menunggu keputusan pemerintah terkait dana yang bisa disiapkan untuk menyusun pendanaan secara riil.
"Karena Rabu depan baru ada rapat terbatas dengan Presiden RI. Bahwa misalnya pemerintah ternyata tidak sanggup untuk memenuhi sisa dana dari Rp 8, 654 triliun dan yang dikasih cuma Rp 4,5, atau Rp 5,5 triliun disitu kita mesti susun bujet ulang," ujar Erick.
Kendati begitu, Erick mengisyaratkan agar pemerintah tidak memotong dana dengan total Rp 8,645 triliun tersebut. Sebab untuk test event saja INASGOC sudah memotong anggaran hampir Rp 600 miliar dari yang sebelumnya dianggarkan Rp 1 triliun.
"Sponsor itu pun kami belum bisa cari kalau belum pasti eventnya. Nanti kalau sudah tanda tangan kontrak dan terima duit dari perusahaan asing, tiba-tiba saja tidak terjadi, bagaimana? Itulah karenanya kita perlu juga ada Peraturan Presiden (Perpres) Asian Games 2018 karena OCA sendiri minta ada cash flow dari INASGOC. Karena kalau tanpa itu kita tidak bisa melaksanakan tugas," sebutnya.
(mcy/krs)
