Sengketa Tanah Adat di Venue PON 2020, Kemenpora Akan Sambangi Papua

Jakarta - Papua mulai mendapat kendala terkait kesiapan menjadi tuan rumah PON 2020. Kemenpora mengaku telah menerima sejumlah surat terkait persoalan sengketa Tanah Ulayat.

Papua sudah ditunjuk jadi tuan rumah pon 2020. Mereka menjadi provinsi pertama di Indonesia timur yang mendapat kehormatan menggelar pesta olahraga nasional terbesar itu.

Meski masih empat tahun lagi sebelum PON dimulai, pembangunan mulai dilakukan di sana. Namun baru di tahap awal kendala-kendala sudah ditemui. Karena lahan di sana masih banyak berstatus Tanah Ulayat (tanah adat), maka pemerintah tidak bisa serta merta membangun venue tanpa ada persetujuan dari pimpinan adat.

"Jujur kami akui ada beberapa surat yang sudah masuk ke kami tentang sengketa tanah tersebut. Jadi sudah mau dibangun venuenya tapi ada pengaduan mungkin dari keluarga lain yang merasa punya tanah itu. Karenanya saya mau menyempatkan untuk datang langsung ke sana," kata Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Gatot. S Dewa Broto, di media center Kemenpora, Senayan, Selasa (11/10/2016).

"Jadi selesai Peparnas saya akan pergi sendiri ke sana. Saya ingin tahu seperti apa dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Mereka bisa saja datang ke Jakarta, tetapi kalau yang ke sana kan saya bisa melihat langsung," lanjut dia.

Di sana, Gatot juga akan melakukan komunikasi dengan beberapa pejabat terkait untuk jemput bola dan melihat kesiapan Papua seperti apa. "Kami akan jemput bola ke papua untuk duduk bareng dengan Disorda setempat karena sejauh ini kan PB PON-nya juga belum terbentuk," ungkap dia.

Ini sekaligus menindaklanjuti hasil dari persiapan yang telah dilakukan oleh sejumlah pejabat Papua yang telah melakukan magang sejak atau saat berlangsungnya PON di Jawa Barat pada 17-29 September lalu.

"Jadi harapannya Papua sudah bisa mengantisipasi bagaimana penyelenggaraan PON 2020."

Menyoal cabor yang akan dipertandingkan di Papua, Gatot belum bisa menyebut jumlahnya. Hanya dia memastikan cabang yang dipertandingkan akan berbasis pada cabang-cabang Olimpiade.

"Selain itu tentu kita akan pertandingkan cabang yang merupakan unggulan Indonesia karena tidak semua cabang Olimpiade capable buat Indonesia dan yang lainnya, jangan sampai cabang olahraga berbasis olahraga rekreasi dipertandingkan di PON nanti. Sementara soal jumlah kami belum putuskan," pungkas dia. (mcy/din)